Senin, 20 Februari 2012

Kapal Cepat TNI AL akan Dipersenjatai Peluru Kendali

Peluru kendali C-705. (Foto: wuxinghongqi)

21 Februari 2012, Jakarta: Kapal Cepat Rudal (KCR) TNI Angkatan Laut akan dipersenjatai dengan peluru kendali C-705 yang akan diproduksi bersama Pemerintah Indonesia dan Cina.

Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Soemartono mengatakan, saat ini kedua pemerintah tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali tersebut.

"Kami sudah melakukan uji coba terhadap rudal C-705 sebanyak dua kali, dan hasilnya sangat bagus untuk melengkapi persenjataan KCR-KCR TNI Angkatan Laut," ungkapnya, Senin (20/2).

Soemartono mengemukakan sebelumnya TNI Angkatan Laut pernah menggunakan rudal buatan Cina C-802 untuk mempersenjatai beberapa kapal kelas Van Speijk dan kapal patroli cepat.

"Namun, jarak jangkaunya masih kurang dibandingkan C-705 yang bisa mencapai 100 meter lebih, dengan tingkat akurasi yang baik," ujarnya menambahkan.

Karena itu, kedepan untuk kapal-kapal cepat berpeluru kendali TNI Angkatan Laut akan menggunakan C-705, kata Soemartono menegaskan.

TNI Angkatan Laut kini tengah memiliki dua unit KCR yakni KRI Clurit dan KRI Kujang. "Kami telah memesan 40 unit KCR untuk ditempatkan di beberapa wilayah laut Indonesia yang rawan kejahatan laut," ungkapnya.

Indonesia-China Mantapkan Alih Teknologi Peluru Kendali

Pemerintah Indonesia dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta Senin mengatakan, proses alih teknologi menjadi syarat utama dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata dari mancanegara, termasuk peluru kendali dari China.

"Selain itu, kita juga telah menjajaki kerja sama produksi bersama rudal tersebut sebagai produk nasional," kata Brigjen Hartind Asrin menambahkan.

Rangkaian proses alih teknologi itu antara lain ditandai dengan kunjungan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 yang akan dibeli TNI Angkatan Laut disertai proses alih teknologi.

Sebelumnya, kedua pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama teknis pertahanan kedua negara. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Pengembangan Teknologi dan industri nasional pertahanan China, Chen Qiufa.

Nota kesepahaman itu mencakup lima poin yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan tertentu yang disepakati kedua pihak dalam kerangka "G to G".

Kedua, alih teknologi peralatan militer tertentu yang antara lain mencakup perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade dan pelatihan.

Tiga poin lainnya adalah kerja sama produk peralatan militer tertentu, pengembangan bersama peralatan militer tertentu serta pemasaran bersama dalam dan di luar negara masing-masing.

Selama di China, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan China, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga berencana melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri China Li Keqiang.

Tak hanya itu, Menhan juga berencana meninjau perusahaan roket dan peluru kendali China ALIT (Aerospace Long March International Trade and Co.Ltd) .

Saat ini, Kementerian Pertahanan sedang menyusun rencana terkait dengan proses alih teknologi peluru kendali C-705.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam kunjungan kerjanya ke Cina awal pekan ini juga mengunjungi Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 yang akan dibeli TNI Angkatan Laut disertai proses alih teknologi.

Selama di Cina, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan Cina dan Wakil Perdana Menteri Cina Li Keqiang.

Tak hanya itu, Purnomo juga meninjau perusahaan roket dan peluru kendali Cina ALIT (Aerospace Long March International Trade and Co.Ltd).

Sumber: Republika/Antara News

Royal Australia Air Force Mampir ke Palembang

Tim akrobatik Roulettes RAAF. (Foto: Australia DoD)

21 Februari 2012, Palembang: Ratusan pelajar TK, SD, SMP dan SMA di kota Palembang, kemarin benar-benar dibuat terpukau oleh aksi aerobatik yang ditunjukkan pesawat angkatan udara Australia atau lebih dikenal Royal Australia Air Force (RAAF). Saking penasarannya, pelajar ini bahkan rela datang berbondong-bondong sejak pagi hari ke Lapangan Base Operasional Landasan Udara (Lanud) Palembang.

Meski harus menunggu hingga dua jam lebih, pelajar yang kebanyakan datang bersama orang tua dan dan rombongan sekolah ini terlihat tetap bersemangat.Teriknya sengatan matahari tak menyurutkan niat pelajar ini menyaksikan aksi langka tersebut. Apalagi sembari menunggu kedatangan Australia Air Force, pelajar ini juga disuguhi dengan hiburan berbagai atraksi menarik dari tim aeromodeling.

Walaupun mendebarkan, aksi ini tetap sukses menyedot perhatian pelajar, khususnya siswa Taman Kanak-Kanak.Tak sedikit dari mereka tampak berteriak histeris dan bertepuk tangan menyaksikan 7 pesawat milik Angkatan Udara Ausralia itu sedikit bermanuver di atas langit Lapangan Base Operasional Landasan Udara (Lanud) Palembang.

Komandan Danlanud Palembang Letkol PNB Adam Suharto,mengatakan kegiatan ini merupakan kali kedua yang bisa disaksikan masyarakat Palembang.Walaupun hanya berlangsung beberapa menit, aksi ini sengaja mereka manfaatkan untuk lebih mengenalkan dunia kedirgantaraan di kalangan pelajar.

Menurut Adam, kedatangan 7 pesawat udara milik Australia dengan jenis Pilatus itu memang bukan semata untuk unjuk kebolehan. Melainkan untuk mengisi bahan bakar (refuel) sebentar, karena kebetulan Lanud Palembang masuk dalam jalur tempat pengisian bahan bakar pesawat-pesawat tersebut.

“Mereka ini mampir sebentar isi bahan bakar di sini. Sebelumnya mereka sudah melakukan pertunjukan di Singapura Airshow.Jadi sekalian mereka isi bahan bakar kita manfaatkan agar para siswa bisa berinteraksi dengan pilotnya,” ujar Adam. Aksi aerobatik dilakukan ke-7 pesawat tersebut beberapa menit sebelum mendarat di Base Ops Lanud Palembang.

Atraksi yang dilakukan tersebut cukup singkat, hanya membentuk staticshow dan sedikit manuver penghormatan di atas dirgantara sekitar pukul 10.30 WIB kemarin. Selain wawancara langsung soal trik mengendalikan pesawat tangguh tersebut, ratusan pelajar ini juga tak menyianyiakan kesempatan untuk mengabadikan momen langka tersebut.

Selain berfoto bersama sang pilot, tak sedikit pelajar ini yang minta diabadikan bersama pesawat-pesawat peserta Singapura Air Show 2012. “Jadi waktu pesawat diisi bahan bakar, siswa bisa tanyatanya langsung dengan pilotnya. Ini bagus untuk menumbuhkan kecintaan mereka pada dunia dirgantara,”jelasnya.

Sementara itu salah seorang pelajar, Ari Rahmat siswa SD Negeri 140 Palembang mengatakan, sudah yang kedua kalinya menyaksikan aksi tersebut. Dia mengaku tak bosan, karena penasaran dengan aksi pilot yang bisa mengemudikan pesawat-pesawat tersebut.

“Kepingin bisa jadi pilot seperti itu.Pasti seru bisa keliling-keliling. Tapi ada takutnya juga, aku kan gemuk jadi takut jatuh kalau sudah terlalu tinggi,” ujarnya dengan mata tak lepas melihat aksi pesawat-pesawat dengan suara-suaranya yang bergemuruh.

Sumber: SINDO

Menhan Lakukan Kunjungan Kerja ke China


20 Februari 2012, Beijing, China: Memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan) RRT, Jenderal Liang Guanglie, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro memulai kunjungan resminya ke Beijing, 19 - 21 Februari 2012.

Delegasi yang dipimpin oleh Menhan RI tersebut terdiri dari , antara lain, Wakasal Laksdya TNI Marsetio, Dirjen Strahan Mayjen TNI Puguh Santoso, Kabaranahan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, dan Karo TU Kemhan Laksma TNI Yuhastiar. Duta Besar RI untuk RRT Imron Cotan turut mendampingi delegasi yang dipimpin oleh Menhan RI Purnomo Yusgiantoro tersebut.

Segera setelah mendarat di Beijing dari tanah air, hari pertama Menhan RI diisi dengan kunjungan, diskusi, serta peninjauan ke dua kompleks industri pertahanan (Inhan) RRT yang terkait dengan produksi peluru kendali darat ke darat, darat ke udara, serta udara ke darat. Di akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama Inhan, termasuk 'transfer of technology', yang menguntungkan kedua belah-pihak (win-win solution).

Selanjutnya kunjungan resmi Delegasi Kemhan yang dipimpin oleh Menhan RI tersebut direncanakan akan melakukan pertemuan dan perundingan dengan mitranya, Menhan RRT Jenderal Liang Guanglie, tukar-menukar pikiran dengan salah-satu lembaga riset/produksi Inhan terkemuka lainnya, serta melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Kepala Komite Sentral Militer RRT, Jenderal Guo Boxiong, orang pertama di Angkatan Perang (PLA) RRT (20 Februari 2012).

Kunjungan resmi Menhan RI akan ditutup dengan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri Li Keqiang (21 Februari 2012) yang diperkirakan banyak pihak akan menduduki jabatan Perdana Menteri RRT di masa mendatang.

Kerjasama Militer RI-RRT Mencapai Tingkat Tertinggi Dalam Sejarah Hubungan Kedua Negara

Hubungan Tiongkok dan Indonesia dapat ditelusuri sejak berabad-abad yang silam dan kini, hubungan kedua negara sedang berada pada puncaknya. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao telah menandatangani Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis. Pada tahun 2010 telah ditandatangani Plan of Action 2010-2015 yang mencakup pengembangan kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan serta sosial budaya sebagai upaya implementasi Kemitraan Strategis dimaksud.

Ketika PM Wen Jiabao berkunjung ke Indonesia April 2011, bersama-sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dikeluarkan Joint Communiqué untuk memperdalam dan memperluas kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Kedua Negara juga menikmati meningkatnya volume perdagangan di mana pada tahun lalu (2011), berdasarkan perhitungan RRT, sudah mencapai US$ 60 milyar, mendekati target yang ditetapkan oleh kedua pemimpin bangsa yaitu US$ 80 milyar pada tahun 2014. Investasi mencapai US$ 1 milyar dan turis RRT yang berkunjung ke Indonesia sekitar 600.000, meningkat 50% dibandingkan tahun lalu.

Demikian antara lain disampaikan oleh Dubes RI untuk RRT merangkap Mongolia pada kesempatan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RRT Jenderal Liang Guanglie pada tanggal 16 Januari 2012.

Lebih lanjut Dubes RI mengatakan bahwa di bidang militer, hubungan dan kerjasama pun berjalan lancar. Saling kunjung antar pejabat tinggi militer kedua negara terlihat meningkat sejak tahun 2007. Memenuhi undangan Menhan RI Purnomo, Menhan RRT telah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011, sekaligus menghadiri ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM). Dalam waktu dekat ini, direncanakan delegasi tingkat tinggi Kementerian Pertahanan Indonesia akan berkunjung ke RRT.

Sementara itu, tercatat berbagai bentuk kerjasama dan kegiatan seperti pelatihan personil, pelatihan pilot pesawat tempur, penyediaan alutsista RRT, pembentukan berbagai mekanisme dialog dan konsultasi serta penandatanganan MoU Kerja Sama Industri Strategis dan Pertahanan mencerminkan tingginya bobot hubungan militer kedua negara. Demikian juga latihan bersama antar pasukan khusus kedua negara di bidang anti terorisme yang oleh Menhan RRT dinilai sebagai terobosan baru hubungan militer kedua negara. Oleh karenanya, Menhan RRT mengatakan bahwa kerjasama RI-RRT telah mencapai titik tertinggi dalam sejarah hubungan kedua negara. Terlepas dari berbagai capaian tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kemungkinan pengembangan kerjasama di sektor lainnya dalam upaya mendorong kerjasama militer kedua negara ketingkat yang lebih tinggi lagi.

Menhan RRT juga mengatakan bahwa militer Tiongkok juga sangat memandang penting hubungan bersahabat dengan militer Indonesia. Menghadapi perkembangan dinamis khususnya kawasan Asia-Pasifik, RRT dan RI sebagai dua negara besar di Asia perlu untuk mempererat kerjasama demi terjaganya stabilitas dan keamanan kawasan bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan di kawasan dan luar kawasan.

Sumber: KBRI Beijing

Minggu, 19 Februari 2012

Legislator: Pertanyakan, Bantuan Kemhan AS ke Kemhan RI

(Foto: Kemhan)

19 Februari 2012, Jakarta: Komisi I DPR akan memertanyakan bantuan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan RI sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Minggu (19/2/2012).

Selama ini, menurut dia, Kemhan tidak pernah memberitahukan adanya bantuan dana dalam jumlah besar itu. "Apakah bantuan itu mengikat atau disertai syarat-syarat lain, Kemhan tidak pernah menyampaikannya ke DPR," ujar Hasanuddin.

Lebih lanjut, menurut Hasanuddin, konon bantuan dana dalam jumlah besar itu diberikan untuk membangun pusat latihan pemantau militer dan pasukan penjaga perdamaian (military observer and peacekeeping force training) di Bogor, Jawa Barat.

"Bantuan itu patut dipertanyakan. Lagipula DPR juga telah menyetujui anggaran untuk pembangunan fasilitas itu. Besarnya lebih dari Rp 100 miliar dari APBN 2011," tambah Hasanuddin.

Hasanuddin mengaku juga khawatir, jika pemerintah menerima dana "tidak jelas" seperti itu sementara alokasi resmi sebenarnya sudah ada, hal itu berpotensi memicu penyimpangan, dikorupsi atau dijadikan "bancakan". Meski begitu, dia juga menambahkan, fasilitas latihan seperti itu memang dibutuhkan untuk melatih para prajurit TNI yang akan ditugaskan melaksanakan misi perdamaian dunia.

Seperti diberitakan Kompas, terakhir kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, pada Oktober lalu. Dalam pertemuan itu Yudhoyono dan mantan Direktur CIA itu juga membahas rencana hibah pesawat tempur F16 dari Negeri Paman Sam itu.

Amerika Serikat Bantu Bangun Barak Prajurit Di PMPP TNI Sentul

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Luar Negeri AS memberikan bantuan berupa fasilitas barak untuk prajurit kepada Mabes TNI yang dibangun di Indonesian Peace and Security Center (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) Sentul, Bogor. Dukungan fasilitas tersebut diberikan secara simbolis melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung fasilitas barak prajurit yang dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro Senin (13/2), di kompleks PMPP Sentul Bogor.

Dalam pembangunan konstruksi barak berkapasitas 300 orang ini AS menggelontorkan biaya sekitar US 3,3 Juta Dollar, dari seluruh kontribusi fasilitas operasional lainnya yang ada di IPSC Sentul dengan nilai total sebesar US 14 Juta Dolar.

Bantuan AS dalam proyek ini dilakukan melalui Global Peace Operation Initiative dan merupakan salah satu bagian dari dukungan untuk membantu Indonesia dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaiaan di seluruh dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro mengatakan, fasilitas-fasilitas ini tidak hanya dapat untuk mendukung Personil Peace Keeper dari Indonesia, namun diharapkan pada masa yang akan datang dapat memberikan kontribusi kepada Personil Peace Keeper internasional.

Ditambahkan Andrew J. Shapiro, pembangunan fasilitas ini salah satu bagian dari kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang sudah berlangsung selama ini. Selain itu kedua negara tetap meningkatkan kemitraan ini dengan mencari peluang-peluang kerjasama di bidang pertahanan diluar, terlebih lagi didalam mencari solusi permasalahan global.

“ Indonesia merupakan rekanan yang kuat untuk Amerika Serikat, hal ini terlihat keinginan dari Presiden Amerika Serikat dan beberapa pejabat Amerika lainnya untuk berkunjung ke Indonesia dan beberapa upaya kerjasama pertahanan seperti pembangunan fasilitas barak prajurit sekarang ini,” Jelas Andrew.

Ikut serta pada kesempatan acara peletakan batu pembangunan gedung barak prajurit untuk fasilitas Peace Keeping Center, Duta Besar untuk Indonesia, Scott Marciel, Dirjen Kuathan Kemhan, Laksda TNI Bambang Suwarto, Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI Imam Edy Mulyana, M.Sc, Kepala Pusat Konstruksi Badan Ranahan (Kapuskon Baranahan) Marsma TNI Ir. Agus Purnomo W dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin.

Sumber: KOMPAS/Kemhan

ITS Rancang Kapal Patroli Rudal

Kapal cepat rudal rancangan PT PAL. (Foto: Berita HanKam)

19 Februari 2012, Surabaya: ITS yang dikenal sebagai universitas teknologi dengan keahlian teknologi perkapalan, energi, dan kelautan kini "panen" pesanan kapal dari berbagai kalangan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan bahkan sejumlah kalangan asing.

"PGN memesan kapal untuk mendukung `Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)` PGN dan ITS terlibat mulai tahap perancangan hingga mengawasi pembangunan kapal-kapal pendukung FSRU itu," kata Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Prof Eko Budi Djatmiko, di Surabaya, Minggu.

Pesanan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kerja sama yang tertuang dalam "Memorandum of Understanding" (MoU) PGN-ITS yang meliputi bidang jasa konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan rancang bangun dan rekayasa.

"Jadi, PGN akan melibatkan ITS dalam mendukung distribusi dan transportasi gas domestik. Itu penting bagi ITS guna mendukung strategi ITS untuk meraih `international recognition` di bidang kelautan dan perkapalan," katanya.

Saat ini, katanya, PGN sendiri telah mengoperasikan FSRU di Sumatera Utara, Labuhan Maringgai, dan Belawan, namun pemerintah juga menuntut PGN untuk mengembangkan fasilitas LNG dan memperbanyak unit FSRU.

Oleh karena itu, PGN memesan kapal kepada ITS, karena FSRU itu memerlukan kapal-kapal pendukung dalam operasionalnya, seperti "tug boat", "crew boat", dan "mooring boat".

"PGN yang diwakili Direktur Teknologi dan Pengembangan, Jobi Trinanda Hasjim, telah menandatangani kerja sama PGN-ITS itu pada 17 Februari lalu. Kerja sama untuk kurun waktu 36 bulan itu akan menjadi langkah awal yang baik untuk PGN dan ITS," katanya.

Tidak hanya itu, Pembantu Rektor IV ITS Surabaya Prof Dr Darminto MSc menyatakan Kemenristek juga memesan desain kapal patroli rudal kepada ITS.

"Ada 16 konsorsium yang terlibat dalam proyek kapal patroli rudal itu dan ITS diminta untuk membantu dalam desain atau perancangan, tapi ITS juga diminta untuk mengawasi sampai kapal itu benar-benar terwujud," katanya.

Ia menilai kepercayaan pemerintah itu menunjukkan adanya pengakuan atas kemampuan bangsa sendiri dalam merancang dan memproduksi kapal sesuai kebutuhan.

"Itu bagus, karena Indonesia merupakan kawasan bahari dengan 2/3 merupakan kawasan laut, sehingga orientasi ke laut itu penting, terutama kapal-kapal sederhana untuk mewujudkan `connecting` antar-pulau," katanya.

Apalagi, tenaga ahli lokal cukup tersedia di ITS, termasuk tenaga ahli yang berstandar RINA, bukannya justru membayar tenaga ahli asing dengan biaya mahal.

Hal itu dibenarkan seorang ahli perkapalan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ketika dikonfirmasi ANTARA tentang keahlian lokal dalam bidang pembuatan kapal, baik kapal sederhana maupun kapal besar.

"Kalangan asing saja pesan kapal kepada kami, kok. Tapi, pesanan itu lucu, karena pesanan itu berasal dari institusi di Indonesia, lalu mereka (asing) memberikan proyek itu kepada PPNS dan hasilnya dijual lagi kepada institusi dari Indonesia yang memesannya itu," katanya, enggan disebut namanya.

Ia menambahkan PPNS justru mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli, karena itu PPNS yang setiap tahunnya menerima pesanan 6-7 kapal antar-pulau dari sejumlah pemerintah daerah itu selalu menyerahkan proses pengerjaannya kepada para mahasiswa dengan bimbingan dosen.

Sumber: ANTARA News

RUU Industri Pertahanan Dibahas

C-295 AU Republik Ceko. TNI AU akan diperkuat sembilan C-295 yang akan dibangun di PT DI. (Foto: Airbus Military)

18 Februari 2012, Batam: Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Aturan tentang pendukung industri pertahanan dalam negeri akan dimasukkan di dalamnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini pemerintah masih membahas inventarisasi masalah dalam rancangan undang-undang (RUU) itu. Diharapkan dalam waktu dekat RUU itu diajukan ke DPR. ”RUU ini menjadi payung hukum pengembangan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di Batam, Kepulauan Riau.

Di dalam RUU itu diatur tentang keberpihakan pemerintah kepada pelaku industri pertahanan dalam negeri. Karena masuk dalam aturan resmi, keberpihakan itu harus diwujudkan.

Belum semua kebutuhan pertahanan bisa dipenuhi industri dalam negeri. Untuk senjata yang harus diimpor, sedapat mungkin ada keterlibatan industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong penggunaan komponen lokal. Didorong pula kerja sama antara pabrik pembuat dan pelaku industri pertahanan dalam negeri. “Mana saja langkah yang dimungkinkan akan ditempuh,” tutur Purnomo.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Dewan akan menbahas RUU itu mulai Maret 2012. Diharapkan tahun ini juga bisa disahkan. “Kebijakan afirmatif pada industri pertahanan ditegaskan di sana,” katanya.

Pembahasan RUU itu tidak hanya dalam pandangan kebutuhan TNI dan Kementerian Pertahanan saja. Pemakai produk industri pertahanan tak hanya TNI. “Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, misalnya, membutuhkan produksi industri pertahanan pula,” tutur Mahfudz.

DPR mengapresiasi Kementerian Pertahanan dan TNI yang menggunakan produk dalam negeri. TNI antara lain memiliki panser angkut personel buatan PT Pindad, Anoa. Selain itu, TNI juga tengah memesan kapal patroli yang dibuat galangan kapal dalam negeri.

Sebelumnya, Purnomo menginformasikan pula PT Dirgantara Indonesia (DI) membeli sembilan pesawat C-295 dengan Airbus Military. PT DI juga akan menjadi penyedia utama C-295 di Asia Tenggara.

Sumber: KOMPAS

Menuntut Transparasi Pembelian Senjata

Leopard 2A4 AD Singapura latihan menembak. (Foto: Mindef)

19 Februari 2012: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo memukau Komisi I DPR dengan retorikanya terkait rencana pembelian main battle tank (MBT). Argumen Pramono, Indonesia perlu melakukan perimbangan teknologi alat utama sistem persenjataan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki MBT.

Argumennya, dengan senjata kuat, Malaysia takan main-main dengan Indonesia. ”Dari segi hitungan kekuatan angkatan darat di antaranya terletak pada jumlah pasukan dan jumlah MBT,” katanya.

Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen Purwadi Mukson mengatakan, 100 MBT akan ditempatkan di kota-kota besar seperti, Jakarta dan Surabaya. Alasannya, infrastrukturnya lebih menunjang sehingga bisa digerakkan ke mana-mana. Dari riset yang dilakukan Pusenkav, tank Leopard juga menawarkan transfer teknologi. Tank lain seperti Merkava tidak ada transfer teknologinya. Sementara T-72, dari Rusia, teknologi dan jarak jangkauan senjatanya kalah jauh dibandingkan dengan Leopard.

Pengamat militer UI, Andi Widjajanto, mengatakan, ada latar belakang di TNI AD bahwa selama ini taktik perang di darat hanya dalam skala infanteri, sementara tank untuk support. Taktik ini tidak ada masalah karena selama ini tidak ada indikasi penggunaan MBT. Masalahnya, perkembangan lingkungan strategis terbaru, yaitu adanya pangkalan marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pangkalan ini dilengkapi dengan MBT Abrams sehingga, secara teoritis, marinir bisa merapat dengan cepat di salah satu titik di Indonesia seperti Jakarta lalu menduduki dengan Abrams.

Sementara itu, ada celah pasar senjata yang terbuka karena Belanda akan menonaktifkan 150 MBT Leopard-nya, sementara Jerman akan mengalokasikan pabrik Leopard ke Turki. ”Ini dinamika lingkungan strategis yang harus diantisipasi,” kata Andi.

Akan tetapi, tidak semua wacana berpihak pada pembelian MBT Leopard secara spesifik. Mantan Wakil KASAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri sejak awal mengatakan, masalahnya adalah pada prioritas. Dilihat dari ancaman pertahanan aktual yang paling mencolok adalah separatisme di Papua. ”Misalnya, beli pesawat intai mata-mata jadi bisa ketahuan penembak-penembak misterius di Papua itu sebenarnya siapa dan ada di mana.” kata Kiki.

Apalagi, sepanjang sejarah peperangan di Asia Tenggara, seperti perang Vietnam dan Perang Dunia II, tidak pernah melibatkan MBT dengan alasan keadaan alam yang tidak sesuai. Menurut Kiki, yang prioritas seharusnya batalyon mekanis yang sudah sangat minim dalam menunjang prajurit TNI AD.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mempertanyakan kecocokan MBT dengan karakteristik daratan di perbatasan Papua dan Kalimantan. Apalagi, dalam rencana strategis yang dibuat Kementerian Pertahanan, tidak ada prioritas pembelian MBT. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq malah memunculkan alternatif, yaitu tank T-90 buatan Rusia yang lebih ringan.

Di tengah semua wacana itu, perlu diingat bahwa yang harus membayar adalah rakyat Indonesia. Bukan rahasia lagi, banyak pihak yang berkepentingan. Presiden Yudhoyono menengarai banyak makelar yang bermain dalam pembelian sistem persenjataan. Sudah saatnya Kemhan, DPR, TNI lebih transparan.

Sumber: KOMPAS