Menuntut Transparasi Pembelian Senjata

Leopard 2A4 AD Singapura latihan menembak. (Foto: Mindef)

19 Februari 2012: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo memukau Komisi I DPR dengan retorikanya terkait rencana pembelian main battle tank (MBT). Argumen Pramono, Indonesia perlu melakukan perimbangan teknologi alat utama sistem persenjataan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki MBT.

Argumennya, dengan senjata kuat, Malaysia takan main-main dengan Indonesia. ”Dari segi hitungan kekuatan angkatan darat di antaranya terletak pada jumlah pasukan dan jumlah MBT,” katanya.

Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen Purwadi Mukson mengatakan, 100 MBT akan ditempatkan di kota-kota besar seperti, Jakarta dan Surabaya. Alasannya, infrastrukturnya lebih menunjang sehingga bisa digerakkan ke mana-mana. Dari riset yang dilakukan Pusenkav, tank Leopard juga menawarkan transfer teknologi. Tank lain seperti Merkava tidak ada transfer teknologinya. Sementara T-72, dari Rusia, teknologi dan jarak jangkauan senjatanya kalah jauh dibandingkan dengan Leopard.

Pengamat militer UI, Andi Widjajanto, mengatakan, ada latar belakang di TNI AD bahwa selama ini taktik perang di darat hanya dalam skala infanteri, sementara tank untuk support. Taktik ini tidak ada masalah karena selama ini tidak ada indikasi penggunaan MBT. Masalahnya, perkembangan lingkungan strategis terbaru, yaitu adanya pangkalan marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pangkalan ini dilengkapi dengan MBT Abrams sehingga, secara teoritis, marinir bisa merapat dengan cepat di salah satu titik di Indonesia seperti Jakarta lalu menduduki dengan Abrams.

Sementara itu, ada celah pasar senjata yang terbuka karena Belanda akan menonaktifkan 150 MBT Leopard-nya, sementara Jerman akan mengalokasikan pabrik Leopard ke Turki. ”Ini dinamika lingkungan strategis yang harus diantisipasi,” kata Andi.

Akan tetapi, tidak semua wacana berpihak pada pembelian MBT Leopard secara spesifik. Mantan Wakil KASAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri sejak awal mengatakan, masalahnya adalah pada prioritas. Dilihat dari ancaman pertahanan aktual yang paling mencolok adalah separatisme di Papua. ”Misalnya, beli pesawat intai mata-mata jadi bisa ketahuan penembak-penembak misterius di Papua itu sebenarnya siapa dan ada di mana.” kata Kiki.

Apalagi, sepanjang sejarah peperangan di Asia Tenggara, seperti perang Vietnam dan Perang Dunia II, tidak pernah melibatkan MBT dengan alasan keadaan alam yang tidak sesuai. Menurut Kiki, yang prioritas seharusnya batalyon mekanis yang sudah sangat minim dalam menunjang prajurit TNI AD.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mempertanyakan kecocokan MBT dengan karakteristik daratan di perbatasan Papua dan Kalimantan. Apalagi, dalam rencana strategis yang dibuat Kementerian Pertahanan, tidak ada prioritas pembelian MBT. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq malah memunculkan alternatif, yaitu tank T-90 buatan Rusia yang lebih ringan.

Di tengah semua wacana itu, perlu diingat bahwa yang harus membayar adalah rakyat Indonesia. Bukan rahasia lagi, banyak pihak yang berkepentingan. Presiden Yudhoyono menengarai banyak makelar yang bermain dalam pembelian sistem persenjataan. Sudah saatnya Kemhan, DPR, TNI lebih transparan.

Sumber: KOMPAS

Parlemen Belanda Masih Bingung Soal Leopard

Leopard. (Foto: MATEUS27_24&25)

17 Februari 2012: Pemerintah Belanda tidak menutup kemungkinan akan menjual tank Leopard tuanya ke Indonesia. Demikian pernyataan menteri Belanda Uri Rosenthal (Luar Negeri) dan Hans Hillen (Pertahanan) hari Rabu (15/02) menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan parlemen Belanda medio Januari lalu.

Arjan El Fassed, anggota parlemen dari Partai Kiri Hijau (Groenlinks), pertengahan Januari melayangkan pertanyaan tertulis kepada kabinet setelah laporan berbagai media, baik media Belanda maupun Indonesia, menunjukkan bahwa negosiasi mengenai kesepakatan transaksi belum dihentikan, meski telah ada himbauan dari Parlemen. Radio Nederland menanyakan komentar El Fassed akan tanggapan yang diberikan kabinet.

Belum Bertindak

Anggota parlemen El Fassed kepada Radio Nederland mengatakan, parlemen belum mengambil tindakan karena belum ada kesepakatan apa-apa. Namun jika kesepakatan sampai diambil, kabinet harus tetap menginformasikannya dulu kepada parlemen. Dan saat itu akan ditinjau kembali apakah situasi hak asasi manusia masih terancam di Indonesia.

Sebelum Kementerian Pertahanan diizinkan melakukan transaksi alutsista dengan negara tertentu, mereka harus meminta rekomendasi dari Kementerian Luar Negri mengenai situasi terkini di negara tersebut. Rekomendasi tersebut lalu harus disampaikan ke Parlemen. Stempel "kondusif/ tidak kondusif" dari Kemenlu sangat berperan dalam menentukan kelanjutan transaksi.

"Mayoritas anggota parlemen telah meminta pemerintah Belanda untuk tidak menjual tank Leopard ke Indonesia karena keterlibatan militer Indonesia dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di Belanda berlaku bahwa transaksi alat utama sistem senjata (alusista) senilai di atas 2 juta Euro harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Yang terjadi saat ini adalah mayoritas anggota parlemen menyetujui bahwa situasi Indonesia tidak kondusif untuk membeli tank-tank kami."

Jangan Gegabah

"Indonesia dan beberapa negara lain telah menunjukkan minatnya membeli tank Leopard. Pembicaraan tertutup telah dilakukan dengan negara-negara tersebut yang dapat berujung pada kesepakatan penjualan,'' kata menteri Rosenthal dan Hillen. Jika proses telah sampai pada tahap tersebut, para menteri sebelumnya diharuskan melaporkan hal ini pada Parlemen.

"Kalau pada akhirnya kabinet Belanda memutuskan mengikat kesepakatan dengan Indonesia, tetap saja harus dilihat kemungkinan adanya pelecehan hak asasi manusia. Saat ini, sampai saat ini, kebanyakan dari kami merasa transaksi tidak boleh dilakukan. Adanya penjualan bisa diartikan sebagai sinyal yang salah dari pemerintah Belanda, jika kita melihat situasi di Papua Barat saat ini," demikian El Fassed menjelaskan kepada Radio Nederland.

Ketika ditanya apakah Belanda akhirnya tidak rugi kalau begitu saja melewatkan kemungkinan transaksi senilai 213 juta dollar yang sanggup dikeluarkan pemerintah Indonesia demi rongsokan tanknya, El Fassed mengatakan Belanda tidak boleh gegabah dan harus tetap berpegang pada peraturan yang ada.

"Yaaah, kalau mengenai masalah itu kita kembali lagi ke debat tak berujung; uang atau moral. Tapi kami (parlemen) berpegang pada ketetapan Eropa yang mengatakan dalam transaksi senjata kita harus mencermati risiko pemakaian senjata tersebut di kemudian hari."

Menghalau Demonstrasi

Indonesia dinilai masih sangat kurang menghormati hak-hak asasi manusia, terutama di Papua Barat. Parlemen mengkhawatirkan Indonesia akan menggunakan tank Leopard untuk menekan rakyatnya. Apakah Indonesia sebegitu tidak dipercayanya untuk diperbolehkan membeli tank?

"Begini, keberatan bukan hanya datang dari parlemen Belanda. DPR Indonesia sendiri juga tidak seluruhnya sepaham kok. Mereka meragukan apakah tank ini cocok untuk situasi di sana. Apakah dana yang dialokasikan tidak ketinggian. Tapi itu urusannya parlemen Indonesia, bukan urusan saya", tegas anggota parlemen Belanda ini.

"Lagipula Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Tank semacam ini bukanlah senjata yang efektif digunakan di situasi kepulauan. Karena itu menurut kami hanya ada satu alasan mengapa mereka mau membeli tank ini; untuk digunakan di kota besar untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan seperti yang Anda lihat terjadi di negara-negara arab. Kemungkinan inilah yang ingin kami cegah."

Tidak Kecolongan Lagi

Bagaimana dengan desakan untuk berhemat bagi Kementerian Pertahanan, seperti layaknya bagi semua institusi pemerintahan di Belanda?

"Ya betul. Tapi walaupun demikian transaksi tidak harus buru-buru dilakukan. Nilai pakai tank tidak akan lantas berkurang. Menurut kami langkah penghematan tidak boleh dijadikan alasan untuk begitu saja berkelit dari peraturan yang telah ditetapkan Eropa atas penjualan senjata," lanjut El Fassed.

Menurutnya Belanda harus lebih berhati-hati agar tidak dipermalukan lagi seperti yang terjadi tempo hari di Bahrain dan Mesir, juga Libya. Melalui layar televisi kita melihat tank-tank Belanda digunakan untuk menghalau para demonstran. Saat itu Den haag kecolongan karena mereka tidak menyelidiki perihal ini dengan cermat. Demikian Arjan El Fassed kepada Radio Nederland.

Sumber: RNW

Parlemen Belanda Tolak Rencana Indonesia Beli Leopard

16 Februari 2012, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa Parlemen Belanda secara resmi menolak rencana Pemerintah Republik Indonesia membeli 100 unit tank Leopard.

"Parlemen Belanda secara resmi sudah menolak. Informasi penolakan tersebut sudah saya terima beberapa hari yang lalu," kata dia sesaat setelah menghadiri peresmian Kapal Cepat Rudal (KRC) KRI Kujang, Kamis.

Ia mengatakan, jika pembelian itu terus dilakukan maka mereka akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Belanda.

"Informasi dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sudah menyampaikan jika memang Parlemen Belanda menolak Pemerintah Indonesia tidak akan memaksakan," kata dia.

Hasanuddin mengatakan, jika pemerintah memang membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri harus memenuhi berberapa syarat.

"Harus ada jaminan purna jual dari alutsista tersebut atau tidak ada embargo dari negara produsen, harga alusista yang layak dan ada tidaknya jaminan transfer teknologi dari produsen," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo di Surabaya diberitakan, Pembelian 100 unit Tank Leopard dari Belanda diharapkan selesai sebelum 2014.

"Sampai sekarang masih tahap penjajakan dan belum berhenti. Tim yang kami bentuk masih membahasnya dan diharapkan sebelum 2014 sudah selesai," ujarnya di Surabaya, Rabu malam.

"Sekali lagi saya tegaskan, kalau Belanda menjual kami beli, tapi kalau tidak kami pergi. Tunggu saja perkembangan berikutnya," kata mantan Pangkostrad tersebut.

Pihaknya juga mengatakan saat ini Jerman menjajaki dan menawari Indonesia. Menurut Pramono, tank buatan Jerman menjadi alternatif jika target awal tidak kesampaian.

"Memang ada tawaran dari Jerman. Hanya saja kami belum bersikap, tapi itu bisa dijadikan alternatif. Yang pasti sebelum 2014 sudah harus selesai," tutur mantan Danjen Kopassus tersebut.

Jika pembelian Tank Leopard yang alokasi anggarannya mencapai 280 Juta US Dollar berjalan mulus, diharapkan bisa menjadi prestasi serta menaikkan wibawa bangsa.

Sumber: ANTARA News

Bank Mandiri Komitmen Biayai Pembangunan KCR

(Foto: Kemhan)

16 Februari 2012, Batam: PT Bank Mandiri Tbk berkomitmen membiayai pembangunan kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) buatan PT Palindo Marine yang ketiga senilai Rp75 miliar.

Senior Vice President Regional Commercial Sales 1 Group Bank Mandiri, Aquarius Rudianto di Batam, Kamis, mengatakan sejauh ini Bank Mandiri Tbk sudah memberi pinjaman untuk sumber pembiayaan dua kapal yang sudah dibuat oleh PT Palindo.

"Kapal tersebut yakni KRI Clurit dan KRI Kujang dan juga satu kapal lagi yang tengah dibangun di Kawasan Industri Tanjunguncang yang akan selesai pada November 2012,"ujarnya.

Menurutnya Bank Mandiri berkomitmen mendukung pembiayaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI termasuk ketiga kapal yang dibuat di Batam.

Ia mengatakan, dalam pembangunan KCR-40 ketiga tersebut, Bank Mandiri menanggung pembiayaan sekitar 60 persen dari total biaya proyek.

"Selain pembangunan yang di Batam, kami juga siap mendukung pembiayaan untuk alutsista yang lain," kata dia.

Pengadaan alutsista TNI sebelumnya menggunakan skema kredit ekspor. Skema ini kemudian diubah menjadi pinjaman dalam negeri menggunakan mata uang rupiah murni.

Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pembiayaan pengadaan alutsista TNI.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan Bank Mandiri ingin terus meningkatkan peran aktif dalam pengembangan teknologi alutsista untuk menciptakan kemandirian bangsa dalam memperkuat kedaulatan nasional.

"Kami bangga dapat turut serta dalam membangun kapal cepat rudal berteknologi tinggi yang murni dibuat oleh Bangsa Indonesia. Bank Mandiri berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pengembangan alutsista nasional," kata Zulkifli Zaini.

Bank Mandiri telah berkomitmen untuk mendukung pembiayaan alutsista sejak 2007 namun menunggu ketentuan prinsip di regulasi perbankan, karena pembiayaan alutsista bersifat peminjaman dalam negeri sehingga memiliki sifat yang berbeda dengan kredit lainnya.

14 KCR akan Dibangun Hingga 2014

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menargetkan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal di berbagai daerah untuk menunjang pengamanan perairan Indonesia yang akan selesai pada 2014.

"Hingga 2014 kami merencanakan pembangunan 14 Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40-60 meter untuk penunjang pengamanan perairan Indonesia," kata Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro setelah meresmikan KRC Kujang di Batam, Kamis.

Menteri mengatakan upaya tersebut sebagai langkah pembangunan strategis yang nantinya tidak terbatas pada pengembangan KCR saja, namun juga pada industri strategis lainnya.

"Pembangunan kapal merupakan langkah awal, nanti pembangunan strategis di daerah juga akan mengembangkan industri untuk kekuatan udara dan darat," kata dia.

Pada dasarnya, kata Menteri, selain membangun industri dalam negeri hal tersebut juga membangun kekuatan TNI.

"Pembangunan 14 kapal tersebut baru tahap awal. Kami telah menyiapkan rencana strategis pertahanan hingga tahun 2024 dengan target 44 kapal cepat," kata Menteri.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 44 KCR hingga 2024 untuk mengamankan seluruh wilayah laut NKRI dari gangguan-gangguan.

"Setidaknya dibutuhkan 44 kapal hingga tahun 2024 mendatang untuk keperluan penegakan hukum di laut, termasuk pengamanan terhadap pencurian terhadap kekayaan alam Indonesia, dan mencegah penyelundupan," kata dia.

Secara umum, kata dia, seluruh satuan TNI telah memiliki rencana pengembangan pertahanan masing-masing sebagai upaya peningkatan kekuatan.

"Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara telah memiliki blueprint pertahanan untuk membangun kekuatan. Pembangunan akan dilakukan bertahap," kata dia.

Ia mengatakan, salah satu rencana tersebut ialah penggantian utama sistem persenjataan (alustsista) yang sudah uzur dengan alat-alat baru yang akan dibangun, sementara alutsista yang masih bisa digunakan akan terus ditingkatkan kemampuannya.

Dua KCR masing-masing KRI Clurit-641 dan Kujang-642 telah diresmikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Batuampar, Batam pada 25 April 2011 dan pagi ini (Kamis/15-02).

Dua kapal yang dibangun oleh PT Palindo Marine Industry, Tanjunguncang tersebut memiliki panjang 44 meter ini mampu melaju hingga kecepatan 30 knot yang sepenuhnya dikerjakan putra-putri Indonesia.

Sebagian besar material kapal perang tersebut pun di produksi di dalam negeri sehingga peluncuran kapal KCR-40 berbahan baja-alumunium ini ikut menandai sejarah baru industri perkapalan di Indonesia .

KRI tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor,Weapon and Command), diantaranya meriam kaliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali 2 set Rudal C-705.

Bagian lambung KCR-40 terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile Steel. Baja ini diperoleh dari PT.Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin caliber 20 mm di anjungan kapal.

Sumber: ANTARA Kepri

Pembelian Tank Leopard Sebelum 2014

Leopard 2A4 AD Singapura. (Foto: Mindef)

16 Februari 2012, Surabaya: Pembelian 100 unit Tank Leopard dari Belanda diharapkan selesai sebelum 2014.

"Sampai sekarang masih tahap penjajakan dan belum berhenti. Tim yang kami bentuk masih membahasnya dan diharapkan sebelum 2014 sudah selesai," ujar Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo kepada wartawan di Surabaya, Rabu malam.

"Sekali lagi saya tegaskan, kalau Belanda menjual kami beli, tapi kalau tidak kami pergi. Tunggu saja perkembangan berikutnya," kata mantan Pangkostrad tersebut.

Pihaknya juga mengatakan saat ini Jerman menjajaki dan menawari Indonesia. Menurut Pramono, tank buatan Jerman menjadi alternatif jika target awal tidak kesampaian.

"Memang ada tawaran dari Jerman. Hanya saja kami belum bersikap, tapi itu bisa dijadikan alternatif. Yang pasti sebelum 2014 sudah harus selesai," tutur mantan Danjen Kopassus tersebut.

Jika pembelian Tank Leopard yang alokasi anggarannya mencapai 280 Juta US Dollar berjalan mulus, diharapkan bisa menjadi prestasi serta menaikkan wibawa bangsa.

Anggaran dari pemerintah untuk modernisasi peralatan TNI AD sebesar Rp14 triliun.

"Di antaranya pengadaan tambahan helikopter, PT Pindad yang menyiapkan anoa atau panser, serta alutsista lainnya. Bahkan Leopard ini hanya bagian kecil saja kok," tukas jenderal yang juga pernah menjabat Pangdam Siliwangi tersebut.

Tahun ini direncanakan pembelian meriam, rudal anti pesawat, peluncur roket multiras dan lainnya.

Sumber: ANTARA News

Indonesia Teken Kontrak Pembelian Sembilan Pesawat Angkut C-295

(Foto: EADS)

15 Februari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan sejumlah anggota Komisi I DPR-RI, Rabu (15/2), menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian sembilan pesawat militer C-295 yang dilakukan antara Direktur PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan President and CEO Airbus Military pada acara Singapore Air Show dan selanjutnya pesawat akan dinamakan CN-295 oleh pihak Indonesia.

Pesawat CN-295 selanjutnya akan dioperasikan oleh TNI AU dalam berbagai penugasan antara lain untuk kepentingan militer, logistik, kemanusiaan maupun misi evakuasi medis, dan pengiriman pertama diperkirakan mulai tahun 2012 sampai pada semester kedua tahun 2014.

Menurut Menhan, moment ini sangat membanggakan khususnya bagi industri kedirgantaraan Indonesia. Mengingat, pesawat C-295 memiliki kemampuan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia saat ini dan di masa mendatang serta kebutuhan kepentingan kemanusiaan. Sedangkan dalam hal pembiayaan, juga sangat efisien dan partisipasi penuh dari industri penerbangan dalam negeri dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkemampuan tinggi sekaligus transfer teknologi.

Sementara itu Dirut PT DI Dr Budi Santoso menjelaskan, kontrak ini dibangun atas dasar hubungan kerjasama yang baik yang telah ada antara Airbus Military dengan Industri Penerbangan Indonesia. Kerja sama ini akan memberikan kemampuan yang tepat bagi Indonesia di masa mendatang dan memberikan kesempatan kepada PT DI untuk menumbuhkan bisnis industri penerbangannya sebagai penyedia tingkat pertama. Hal ini akan menempatkan PT DI di peta industri penerbangan global dan memberi kesempatan kepada Industri penerbangan Indonesia untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja. Sedangkan President and CEO dari Airbus Military Domingo Urena Raso, Airbus Military merasa bangga dengan Kementerian Pertahanan RI telah memilih C-295 sebagai salah satu armadanya dan berharap kerjasama dengan PT DI ini dapat terus berlanjut.

Generasi terbaru C-295 adalah pesawat yang ideal untuk pertahanan dan misi-misi kemanusiaan, patroli perairan termasuk operasi pengawasan wilayah. Selain itu, pesawat ukuran menengah taktis ini, juga memiliki kemampuan yang fleksibel bagi kebutuhan personel, pasukan, angkutan alat berat, evakuasi medis, tugas-tugas komunikasi serta logistik.

Di sisi lain, pesawat C-295 juga dapat dikonfigurasikan dalam versi khusus yang dipersenjatai sekaligus untuk kepentingan pengawasan daratan, SAR, patroli perairan, anti kapal selam atau peringatan dini udara.

“Secara global, pesawat ini memiliki kemampuan ganda, yakni sebagai pesawat untuk kepentingan militer maupun kepentingan kemanusiaan dan tentunya kita mendapatkan keuntungan transfer of technologi”, tegas Menhan

Sumber: Kemhan

Al Muzzammil Yusuf: Pesawat Intai Israel Dapat Bocorkan Rahasia Negara

UAV Heron buatan Israel dan UAV buatan Irkut, Rusia tersisih dalam tender pengadaan UAV. UAV Heron digunakan oleh AB Australia. UAV Searcher buatan IAI, Israel telah digunakan oleh AB Singapura, India, Spanyol. (Foto: Australia DoD)

15 Februari 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf mengingatkan, kemungkinan besar pesawat intai Israel dapat membocorkan rahasia negara. Untuk itu, pemerintah diminta untuk menggunakan pesawat intai buatan dalam negeri.

"Kerahasiaan data negara itu sangat penting. Kita tidak tahu jika Israel memasang alat penyadap di pesawat intai tersebut yang bisa mentransfer rahasia penting negara kita ke Israel," kata Muzzammil di Gedung DPR RI, Senin (13/2).

Menurut Muzzammil, Israel memiliki tradisi melanggar privasi sebuah negara, antara lain dengan cara penyadapan, sabotase, dan pemalsuan paspor. Intel Israel sering mencuri rahasia negara lain dengan berbagai teknologi yang dimilikinya.

Hal ini sudah terbukti di berbagai kasus pembunuhan dan pencurian data dan identitas di negara lain. Contohnya, pemalsuan paspor oleh keperluan intelijen Israel yang digunakan dalam aksi pembunuhan seorang pemimpin Hamas pada tahun 2000. Peristiwa itu melibatkan 26 intel Israel. Mereka menggunakan paspor negara-negara maju seperti Inggris, Australia, Irlandia dan Perancis.

Dalam kasus lain, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran yang akhir-akhir ini terjadi diduga kuat dilakukan oleh intel Israel. Israel juga diduga telah menyadap dan mensabotase pesawat komersial Mesir—menyebabkan pesawat jatuh dan menewaskan puluhan prajurit Mesir yang dilatih di AS pada tahun 1999.

"Bukankah peristiwa tersebut harus menjadi pertimbangan Kemenhan dan TNI ketika membeli alutsista dari Israel? Jangan sampai rahasia negara kita menjadi korban kejahatan intel Israel di kemudian hari," ujar Muzzammil.

Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mendesak agar Kemenhan menggunakan pesawat intai produksi dalam negeri yang dibuat oleh anak bangsa seperti BPPT, PT DI atau industri strategis pertahanan lainnya.

"Selain keamanan datanya terjamin, sebagai bangsa kita akan bangga dengan alutsista buatan dalam negeri dan menjadikan industri strategis dalam negeri semakin mandiri," pungkasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Legislator TetapTolak UAV Buatan Israel

Searcher MkII. (Foto: nosint)

12 Februari 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno menegaskan sebagian besar anggota Komisi I akan tetap menolak pengadaan pesawat tanpa awak buatan Israel, meski hal itu dibeli lewat negara ketiga. Pernyataan Teguh ini terkait dengan informasi bahwa pesawat tanpa awak yang dipesan pemerintah tersebut akan tiba tahun ini.

"Kalau pun benar ternyata pesawat tanpa awak yang dipesan itu datang tahun ini, ya bisa saja kita tolak. Kita banyak memiliki alasan dan argumen, kenapa DPR tetap menolak pesawat buatan Israel tersebut," ujar Teguh Juwarno usai menghadiri sebuah diskusi di warung daun Jakarta, akhir pekan ini.

Sebelumnya Wamenhan Syafrie Syamsuddin, disela-sela workshop internasional Kemhan RI dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di kantor Kemhan, Kamis (9/2) mengatakan, pemesanan pembelian pesawat intai Israel buatan Israel Aerospace Industries (IAI) itu dilakukan dengan sistem pemesanan melalui perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC), yang dilakukan sejak 2006 lalu.

Pesawat intai dengan tehnologi borderless atau tidak ada batas teritorialnya itu sesuai kontrak pemesanan akan datang tahun ini.

Teguh pun melanjutkan, bahwa dalam pengadaan pesawat tanpa awak dari Israel lewat negara Philipina yang dilakukan Kemenhan itu, tidak sesuai dengan prosedur sebagai mana mustinya.

"DPR periode lalu tidak pernah menyetujui alokasi anggaran untuk belanja alutsista tersebut. Sehingga dalam kasus ini, patut dipertanyakan, pemerintah menggunakan anggaran dari mana untuk membeli pesawat yang dikabarkan akan tiba ditanah air tahun ini," tegas Sekretaris F PAN ini.

Sumber: Jurnal Parlemen

Yuddy Chrisnandi: Pembelian UAV Israel Ditolak DPR Periode 2004-2009

Searcher milik India. (Foto: bharat-rakshak)

11 Februari 2012, Senayan: Rencana pembelian pesawat tanpa awak buatan Israel melalui negara ketiga oleh Kementerian Pertahanan dan TNI sebenarnya pernah menjadi wacana pada DPR periode 2004-2009. Namun, Komisi I DPR ketika itu menyatakan penolakan.

"Komisi I DPR periode lalu telah menolak mentah-mentah. Pemerintah sengaja mencari celah dan lengah DPR, dengan cara apapun untuk tetap mewujudkan keinginannya memiliki pesawat tanpa awak dari bangsa penjajah rakyat Palestina itu," kata mantan anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi pada Jurnalparlemen.com.

Mantan politisi Golkar yang kini menjabat Ketua DPP Partai Hanura ini menjelaskan, pada periode DPR lalu pemerintah belum sampai mengajukan anggaran ke DPR,untuk realisasi pembelian pesawat tanpa awak itu.

"Hal itu bisa jadi lantaran Pemerintah sudah tidak nyaman dengan sikap Komisi I DPR, yang memang sangat keras menolak rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Israel itu," ujarnya.

Karena itu Yuddy mengaku terkejut, saat muncul informasi jika Pemerintah telah merencanakan dan mempersiapkan pembelian pesawat tanpa awak dari Israel itu sejak 2004 lalu. Bahkan hingga akhirnya pada 2006 telah terjadi kesepakatan dengan perusahaan asal Filipina (Kital Philippine Corporation-KPC) untuk kepentingan pembelian pesawat dari Israel tersebut.

"Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pesawat tanpa awak yang dipesan itu akan segera tiba di tanah air pada tahun ini," tegasnya.

Yang jadi pertanyaan kemudian,kata Yudi, pemerintah membeli pesawat tanpa awak dari Israel itu menggunakan uang yang bersumber dari mana. Mengingat DPR periode lalu dan DPR periode saat ini tidak pernah menyetujui alokasi anggaran untuk pembelian pesawat tanpa awak dari Israel itu.

"Saya rasa tugas DPR saat inilah yang harus memastikan dan mendesak Pemerintah untuk menjelaskan dalam masalah ini.terutama menyangkut sumber pembiayaan untuk pembelian pesawat tanpa awak dari Israel tersebut," ujarnya.

Menurut Yudi,jika benar Pemerintah telah memasan pesawat tanpa awak buatan Israel dan akan segera tiba ditanah air pada tahun ini, pembelian pesawat itu menjadi ilegal.

Sumber: Jurnal Parlemen

Pengamat Dukung Pembelian Helikopter Apache dan UAV Searcher

AH-64 Apache AD Yunani. (Foto: Hellenic Army)

10 Februari 2012, Jakarta: Rencana pembelian helikopter serang dari Amerika Serikat (AS), AH-64 Apache mendapat dukungan dari pengamat penerbangan Dudi Sudibyo.

“Kita butuh Alutsista seperti Apache,” dukung pengamat penerbangan ini ketika dihubungi itoday, Jum’at (10/2).

Dudi menilai, jika negara dengan wilayah sekecil Singapura saja memiliki Apache, kenapa Indonesia yang wilayahnya jauh lebih luas tidak punya barang sejenis.

Tetapi Dudi juga mengingatkan, Indonesia sudah memiliki helikopter serbu Mil Mi-35 Hind buatan Rusia, yang memiliki peran serta fungsi yang mirip. Jangan sampai, adanya perbedaan dari sisi teknis dan sistem, malah menjadi bumerang untuk TNI.

“Jika memang memiliki dananya, silakan beli, tapi jangan lupakan logistiknya,” tutur Dudi.
Indonesia sepertinya memang hobi sekali mengkoleksi berbagai persenjataan dari berbagai negara, dengan dalih menghindari embargo. Namun disadari atau tidak, hal itu juga menciptkan bencana lain, yakni logistic nightmare.

Setiap negara tentunya memiliki sistem yang berbeda, hal itu juga akan membedakan kebutuhan suku cadang masing-masing Alutsista sejenis. Hal itu tentunya akan merepotkan.

Dan satu hal lagi, dengan beragamnya asal negara Alutsista yang dimiliki TNI, maka pertahanan Indonesia tentunya akan semakin sulit terintegrasi dalam satu sistem yang efisien.

“Jika pemerintah dan TNI memang sanggup menghadapi masalah tersebut, silakan jalankan,” dukung Dudi. “Tetapi ada baiknya pemerintah melakukan penelitian tentang logistik itu,” pungkasnya.

Alasan DPR Tolak UAV Israel Tidak Tepat

Belum selesai dengan masalah rencana pembelian tank Leopard 2, Komisi I DPR RI kembali berkoar menentang rencana pembelian pesawat pengintai tanpa awak (UAV) buatan Israel. Dengan alasan, Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel di muka bumi.

“Alasan DPR menolak UAV hanya karena masalah pemerintah membelinya dari Israel tidak tepat,” ujar Bambang Kismono Hadi. “Seharusnya yang diperhatikan adalah, apakah pembelian UAV dari Israel itu akan memberikan manfaat postif bagi pengembangan UAV dalam negeri,” sambung pengamat pertahanan ini ketika dihubungi itoday via telepon, Jum’at (10/2).

Harus diakui, teknologi UAV Israel memang canggih, dan salah satu yang tercanggih di dunia, bahkan AS pun harus mengakui keunggulan produk Israel itu.

“Hingga saat ini, Indonesia memang sudah bisa membuat UAV, tapi baru sebatas platform. Sedangkan masalah payloadnya, harus kita akui, Indonesia masih belum bisa mengejar Israel,” ungkap Bambang.

Payload dalam UAV sendiri berisikan sistem seperti elektronik, software dan lainnya. Hal ini yang belum bisa menyamai produk Israel, karena industrinya di Indonesia belum bagus.

Bambang berpendapat, untuk mengejar ketertinggalan itu, pemerintah seharusnya tidak hanya membeli barang untuk dipakai, tetapi juga menjalin kerjasama seperti pengembangan KFX/IFX. Dengan kerjasama seperti itu, pasti akan meningkatkan kemampuan UAV Indonesia.

“Saya setuju saja jika Indonesia bekerjasama dengan Israel dalam hal pengembangan teknologi UAV. Saya yakin Israel pun tertarik,” kata pengamat pertahanan yang juga dosen di ITB dan Universitas Pertahanan ini.

Namun Bambang juga mempertanyakan, apakah kebutuhan akan UAV secanggih itu benar-benar mendesak? Menurutnya, pemerintah ada baiknya menunda rencana tersebut dan mencari cara untuk bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan UAV canggih, seperti pola yang digunakan KFX.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan terulangnya Operasi Alpha yang mendatangkan pesawat A4 Skyhawk dari Israel secara diam-diam. Bambang tidak berani memberikan pendapatnya. Namun menurutnya, kemungkinan hal itu tetap saja bisa terjadi.

Sumber: itoday

Legislator Permasalahkan Pembelian UAV Searcher

Searcher MK-II milik AB India ditampilkan pada parade Hari Republik ke-58 di India, 26 Januari 2007. (Foto: Embassy of India, Moscow)

10 Februari 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf kecewa atas keputusan sepihak pemerintah, yang ternyata secara diam-diam telah merencanakan pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat negara ketiga, Filipina, sejak 2004 lalu.

"Ini membuktikan jika sesungguhnya pemerintah tidak benar-benar menghormati lembaga DPR, sebagai institusi pembuat UU, anggaran, dan pengawasan. Sebagai contoh dalam pembelian pesawat tanpa awak dari Israel, yang telah ditolak DPR sejak Periode lalu," ujar Al Muzamil Yusuf di DPR, Jumat (10/2).

Politisi PKS ini mengatakan, dalam kasus pembelian pesawat tanpa awak dari Israel, meski lewat negara ketiga ini, mencerminkan pemerintah tidak transparan, tidak jujur pada DPR dan memutuskan sepihak dalam urusan belanja alutsista, untuk pembelian pesawat tanpa awak ini.

"Pemerintah seolah-olah mengajukan anggaran untuk belanja pesawat tanpa awak ini Ke DPR, dalam mata anggaran 2012 ini. Namun kenyataannya pesawat itu dikabarkan akan segera tiba pada tahun ini," ujarnya.

Al Muzzammil mengatakan, jika ternyata pesawat tanpa awak dari Israel yang dipesan, akan tiba di tanah air pada tahun ini, logikanya pesawat itu sudah dibayar, terlepas baru dibayar separuh atau lunas. Sementara, selama ini DPR belum menyetujui anggaran untuk pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina itu.

"Berarti pemerintah membeli pesawat itu kan tidak menggunakan uang dari anggaran APBN. Ini yang akan ditanya oleh DPR, pemerintah gunakan sumber keuangan dari mana? Selain itu, belanja alutsista tidak lewat APBN jelas ilegal dan melawan amanat dalam UU yang ada," tegasnya.

Sebelumnya, Wamenhan Syafrie Syamsuddin, mengatakan, pemesanan pembelian pesawat intai Israel buatan Israel Aerospace Industries (IAI) dilakukan dengan sistem pemesanan melalui perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC), pada tahun 2004 lalu.

Dalam prosesnya, setelah memesan dua tahun sebelumnya, Kemhan kemudian menandatangani kontrak pemesanan pada tahun 2006 melalui perusahaan tersebut.

Dimana pesawat sesuai kontrak pemesanan akan datang tahun ini. Hanya saja, ia tidak menyebut secara tegas bulan apa pesawat itu datang, termasuk banyaknya pemesanan pesawat.

Muzani Anggap Pemerintah Tak Jujur Soal Pembelian Pesawat dari Israel

Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani menilai Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI tidak pernah secara terbuka dan jujur menjelaskan soal pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat negara ketiga, Filipina.

"Inilah saya rasa perilaku buruk pemerintah selama ini. Angkatan bersenjata kita datang ke DPR hanya untuk minta persetujuan atau sekadar ngasih kabar saja dalam belanja alutsista dan pertimbangan-pertimbangan dari DPR soal rekomendasi dalam belanja alutsista tidaklah menjadi pertimbangan mereka (pemerintah dan TNI)," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat (10/2).

Kata Muzani, kalau penyusunan anggaran antara DPR dan pemerintah dijalankan secara benar, praktiknya tidak seperti ini. Karena itu kata Muzani, bisa saja DPR lepas tangan atas keputusan pemerintah membeli pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina. "Karena dalam kasus ini realitasnya DPR tidak diajak bicara. Dan pemerintah tidak jujur dalam masalah ini," tegasnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, jika benar pesawat tanpa awak yang dibeli itu buatan Israel, meski dibeli lewat Filipina, berarti pemerintah telah membohongi rakyat dan DPR.

"Karena apa yang disampaikan pemerintah dalam permasalahan ini pada DPR sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan membeli pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina. Sehingga jika kenyataannya saat ini seperti itu, berarti pemerintah telah membohongi rakyatnya sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut Muzani mendesak pemerintah segera menjelaskan masalah ini secara gamblang agar masyarakat tidak kian merasa dibohongi. "Tentu pekan depan akan kita usulkan agar komisi I DPR segera memanggil Menhan dan Panglima TNI untuk menjelaskan soal pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina itu," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

TNI Operasikan UAV Mulai 2012

IAI Searcher yang dibeli oleh Indonesia. (Foto: Wikipedia)

9 Februari 2012, Jakarta: Pesawat intai tanpa awak (UAV) TNI yang dipesan dari PT Kital Philipine Corp mulai operasional pada 2012. Keperluan intelijen menjadi hal mendasar pengadaan wahana udara militer ini.

"Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan dikirim tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pesawat intai tanpa awak itu memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 km dalam waktu 15 jam saja.

Sjafrie mengungkapkan pengadaan pesawat intai tanpa awak tersebut merupakan program pengadaan 2004, dan kontraknya sudah dilakukan sejak 2006. Kemhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.

Ia berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi intelijen. Namun begitu, pesawat itu juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti mendeteksi cuaca.

Pada tahun 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangi Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.

Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.

UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.

Namun, Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan, dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara, pihaknya mengutamakan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI.

"Jadi, yang kami lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya menambahkan.

Sumber: ANTARA News

Kemhan Borong 8 Helikopter Apache

AH-64 Apache milik AD Yunani. (Foto: Hellenic Army)

9 Februari 2012, Jakarta: Pemerintah berencana untuk membeli sejumlah helikopter tempur jenis Apache dari Amerika Serikat. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Kalau tidak salah sebanyak delapan unit," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, Kamis, 9 Februari 2012.

Menurut dia, pengadaan delapan unit helikopter tempur jenis Apache itu bukan karena ditawarkan begitu saja oleh pihak Amerika kepada pemerintah Indonesia. Rencana pembelian helikopter sejumlah itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. "Mereka tidak menawarkan, kita yang mencari," ujar Sjafrie.

Namun, ia menambahkan, hingga kini belum ada deal antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat ihwal pembelian helikopter tempur tersebut. Sejauh ini, yang sudah disepakati adalah pembelian pesawat tempur jenis F16 dari Amerika Serikat. "Kita semua tahu yang F16 sudah deal," katanya.

Seperempat Anggaran Pertahanan untuk Alutsista

Pemerintah tahun ini telah menganggarkan seperempat dari seluruh total anggaran pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Kurang lebih 25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 74 triliun," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2012.

Menurutnya 52 persen dari total alokasi anggaran tahun ini sudah ditujukan untuk kebutuhan belanja pegawai, seperti membayar gaji. "Sisanya untuk belanja barang dan modal, khususnya alutsista," ujar Sjafrie.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui saat ini banyak proyek pengadaan alutsista. Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari pengguna (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ baru ada pembelian," kata Purnomo.

Sumber: TEMPO

Kemhan Anggarkan US$ 80 Juta Untuk Pembelian 6 UAV

UAV Searcher milik RSAF. (Foto: Mindef)

9 Februari 2011, Jakarta: Pesawat intai nir awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang akan dibeli Kementerian Pertahanan (Kemhan) berharga US$8 juta per unit. Sebagian pembayarannya dialokasikan dari APBN 2012. “Harganya US$16 juta untuk dua unit,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kemhan Jakarta, Kamis (9/2).

Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto kemarin, Rabu (8/2), menyatakan Kemhan mengalokasikan dana sebesar US$80 juta untuk pembelian pesawat tersebut. Kemhan merencanakan membeli enam unit UAV.

Menurut Sjafrie, dengan pembelian UAV ini Indonesia bisa mengadopsi teknologi pesawat intai. Harapannya, dimasa mendatang Indonesia dapat memproduksi pesawat ini melalui industri pertahanan nasional dengan pembelian ini. “Dengan membeli Indonesia akan menyerap teknologi, nantinya bisa dikembangkan oleh teman-teman di industri pertahanan dalam negeri,” jelas Sjafrie.

Sjafrie juga meminta agar masyarakat tidak mengaitkan hal ini ke ranah politik. Dia menegaskan, Kemhan membeli pesawat itu selain untuk keperluan pertahanan negara, juga untuk mengadopsi teknologi pesawat tersebut.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menolak rencana pembelian UAV yang disebut-sebut berasal dari Israel. DPR beralasan, Israel kerap melakukan pelanggaran HAM. “Kami membeli teknologi dan teknologi itu tidak punya batas teritorial, dan memang betul membeli teknologi susah. Teknologi tidak ada kaitannya dengan politik,” imbuh Sjafrie.

Pembelian pesawat tersebut, lanjut dia, sebagiannya dibayar menggunakan alokasi anggaran 2012. Hal ini disebabkan anggaran tahun 2012 telah digunakan untuk belanja pegawai. “Sebanyak 25 persen dari alokasi anggaran Rp74 triliun, karena 52 persen sudah dipakai untuk kebutuhan belanja pegawai dan bayar gaji. Anggaran 25 persen itu untuk belanja barang dan belanja modal,” pungkasnya.

Sumber: Jurnas

Pengadaan UAV dari Perusahaan Filipina Sejak 2006

8 Februari 2012, Jakarta: Pengadaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) yang disebut-sebut berasal dari Israel ternyata telah dilakukan sejak 2006. UAV ini merupakan kebutuhan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. “Pengadaan itu sudah kita mulai sejak 2006. Kita akan membeli satu paket tapi jumlah persisnya saya lupa,” kata Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsekal Madya TNI Eris Herryanto usai menghadiri pertemuan Menhan RI dengan delegasi US-ASEAN Bussiness Council di Kemhan Jakarta, Rabu (8/2).

Eris mengakui proses pengadaan UAV ini tergolong lama. Karenanya Kemhan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pengadaannya. Menurut dia, salah satu penyebab lambatnya pengadaan ini adalah belum ditetapkannya anggaran pengadaan tersebut. “Sekarang akan kami percepat (pengadaannya). Kami akan memotong penyebab kelambatan yang sebagiannya karena penetapan anggaran. Kami tidak bisa menandatanani kontrak jika tidak ada penetapan anggaran,” jelas Eris.

Eris menuturkan, UAV ini merupakan kebutuhan Bais TNI. Tapi karena merupakan alat utama sistem senjata (alutsista) wahana udara, pengadaannya diserahkan pada TNI AU sebagai operator. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Azman Yunus menyatakan pengadaan UAV ini baru diajukan pada Kemhan. “Belum ada proses yang berjalan. Kami masih menunggu Kemhan. Yang pasti sudah ada program untuk pengadaan PUNA itu,” kata Azman.

Kemhan Pastikan Beli PUNA dari Filipina

Kementrian Pertahanan memastikan pengadaan PUNA dari Kital Philippine Corp. Indonesia tinggal melakukan pembayaran uang muka untuk pengadaan pesawat intai tersebut.

“Kita tinggal bayar uang muka. Baru mereka memproduksi dan datang ke Indonesia,” kata Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto usai menghadiri pertemuan Menhan RI dengan delegasi US-Asean Bussiness Council di Kemhan Jakarta, Rabu (8/2).

Sebelumnya pengadaan UAV ini disebut-sebut dari Israel. Sebagian anggota DPR RI menolak karena Israel dianggap kerap melakukan pelanggaran HAM. Eris meminta masyarakat tidak mempersoalkan hal tersebut, karena dalam prakteknya teknologi saat ini bersifat global.

Dia mencontohkan teknologi panser Anoa buatan PT Pindad yang bermesin buatan Perancis. “Jadi kita tidak bisa bilang itu buatan mana. Yang pasti kami membelinya dari Kital Filipina,” kata Eris. Saat ini Kemhan akan meyakinkan DPR terkait rencana pengadaan itu.

“Pengadaannya sudah pasti, tinggal meyakinkan Komisi I karena ada hal-hal yang harus disetujui oleh Komisi I,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Azman Yunus menyatakan pengadaan UAV ini baru diajukan ke Kemhan dan belum ada proses apapun.

Sumber: Jurnas

DPR Dorong TNI Beli Pesawat Tanpa Awak Produksi Dalam Negeri

Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Wulung produksi dalam negeri. Rusia memesan PUNA produksi Israel sebagai bahan pembelajaran bagi industri pertahanan Rusia. Kualitas PUNA Rusia tidak dapat menandingi kehebatan PUNA buatan Israel dalam konflik di Ossetia Utara. (Foto: BPPT)

7 Februari 2012, Senayan: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, DPR akan mendorong TNI untuk membeli pesawat tanpa awak produksi dalam negeri, atau tidak membeli dari Israel, lewat negara Filipina, sebagaimana mengemuka belakangan ini.

"Kami dengar di dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia sudah bisa membuat pesawat tanpa awak sendiri. Jadi kita akan mendorong agar untuk pemenuhan pesawat tanpa awak TNI dapat memesan dari industri strategis dalam negeri sendiri," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Pesawat intai yang diinginkan TNI AU ini, merupakan semacam pesawat pengindera yang bisa membawa sebuah kamera untuk memotret. Pesawat ini dikendalikan semacam remote untuk diterbangkan ke wilayah tertentu yang sulit dijangkau.

"Informasinya di dalam negeri saat ini bukan saja di PT DI telah bisa mengembangkan pesawat tersebut. Termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bahkan Institut Teknologi Bandung sudah mampu membuat pesawat intai itu baik untuk tujuan sipil maupun militer," ujar politisi Golkar ini.

BPPT bahkan sudah memiliki sejumlah jenis pesawat tanpa awak seperti Alap-Alap dan Wulung. Masing-masing berbobot 20 kilogram dan 120 kilogram. Wulung bahkan bisa mengintai selama empat hingga enam jam dengan rentang kendali hingga 200 kilometer. Sementara pesawat intai Slipi seberat sembilan kilogram yang lihai digunakan di laut dan bisa dikendalikan sejauh 30 kilometer.

Agus mengatakan, dari segi kebutuhannya, TNI saat ini memang membutuhkan pesawat jenis ini. "Pesawat tersebut dibutuhkan untuk memantau perbatasan, melaksanakan patroli keamanan di Selat Malaka, dan pendeteksian dini dari gangguan keamanan pihak luar," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Siapa Pengusaha Beruntung di Balik Tank Leopard?

Leopard 2. (Foto: KMW)

7 Februari 2012: Rencana TNI AD untuk membeli Tank Leopard diprediksi akan berjalan mulus tanpa hambatan. Kepiawaian KSAD Jenderal Pramono Edy Wibowo dalam berdiplomasi dan melaksanakan “operasi intelijen” terhadap anggota dewan, diperkirakan akan sukses mendatangkan Leopard ke Indonesia.

Ada apa sesungguhnya yang terjadi dengan pengadaan kendaraan tempur berat ini, sehingga menyulut pro dan kontra di tanah air. Banyak pihak menyatakan bahwa tank berat sebenarnya tidak dibutuhkan di negara kepulauan seperti Indonesia. Karena selama ini, tank berat seperti Leopard lebih banyak digunakan di negara-negara kontinental.

Namun yang pasti, dibalik pro dan kontra ini, ada satu pihak yang paling diuntungkan bila tank ini jadi didatangkan. Fulus akan membanjiri kantong pengusaha Indonesia yang jadi principle dari perusahaan Jerman, Krass Mafei pembuat Tank Leopard. Bagi pengusaha ini, mendatangkan 100 tank Leopard adalah lebih baik, bila dibandingkan hanya mendatangkan 44 tank.

“Salahkah kami, kalau dengan US$287 juta untuk 44 tank ternyata bisa dapat 100 unit? Itulah yang dikatakan KSAD saat bertemu Anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Kalimat itu disampaikan orang nomor satu di Angkatan Darat itu, karena keinginannya untuk mempersempit ruang gerak percaloan dalam pengadaan tank ini.

Apa yang disampaikan KSAD itu bisa jadi benar, tapi mendatangkan 100 Tank Leopard, justru akan semakin membebani anggaran negara pada setiap tahunnya. Apalagi, begitu tank itu tiba di tanah air, harus segera dilakukan banyak penyesuaian atau biasa disebut dengan “Upgride”, istilah dalam peremajaan alutsista.

Belum lagi biaya pemeliharaan yang harus dianggarkan pada tiap tahunnya. Status sebagai tank bekas, semakin melegitimasi dibutuhkannnya biaya tambahan yang cukup besar untuk menjadikan Leopard selalu dalam kondisi “siap pakai”.

Lalu siapa yang bisa melakukan pemeliharaan tank ini, termasuk mensuplai segala suku cadangnya? Tentu saja yang bisa melakukan itu hanya principle dari perusahaan Jerman Krass Mafei yang ada di Indonesia. Bisa dipastikan, perusahaan Jerman itu sudah menunjuk siapa perusahaan Indonesia yang akan jadi kepanjangan tangannya.

Bisa dibayangkan berapa banyak fulus yang akan mengisi kantong pengusaha tersebut? Bila Leopard dipakai TNI AD selama 30 tahun, maka selama itu pula, duwit akan terus membanjiri kantong pengusaha pemegang priciple tank buatan Jerman itu. Datangnya 100 tank itu, semakin memastikan dan menjamin masa depan sang pengusaha.

Akhirnya, bila terjadinya pro dan kontra terkait rencana pembelian Tank Leoprad itu hanya karena berhulu dan bermuara pada persoalan fulus semata, maka sungguh sangat disayangkan bila hal ini terjadi. Tapi bila karena berpijak pada alasan ideal demi membangun sistem pertahanan negara, maka harus diacungi jempol oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: INTELIJEN

Panglima: Pesawat Intai Tanpa Awak Belum Final

Searcher Mk. III. (Foto: IAI)

7 Februari 2012, Jakarta: Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan rencana pengadaan pesawat intai tanpa awak belum final.

"Semua masih berproses di Kementerian Pertahanan, jadi belum final," katanya menjawab ANTARA usai memimpin upacara alih komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Markas Divisi-1/Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa.

Ia menegaskan, TNI sebagai pengguna tidak mempersalahkan dari negara mana alat utama sistem senjata yang akan digunakan itu diadakan.

"Bagi TNI jika persenjataan yang beli sesuai spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan maka semua `clear`... tidak masalah," ujar Panglima TNI.

Agus menambahkan, "...dan semua pengadaan alat utama sistem senjata itu dilakukan sesuai kerangka kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan,".

Rencananya TNI akan membangun satu skuadron pesawat intai tanpa awak.

Pada 2006, TNI menggelar tender pembelian empat pesawat pengintai tanpa awak (UAV) untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangkan oleh Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.

Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.

UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam UAV Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.

Namun Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara pihaknya mengutamakan teknologi yang ditawarkan disesuaikan dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI

"Jadi, yang kita lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya.

Sumber: ANTARA News

Dilema Leopard Belanda: HAM atau Dagang?

Leopard 2. (Foto: KMW)

7 Februari 2012, Den Haag: "Belanda mau mengobral 119 tank Leopard dan Indonesia tertarik. Ada harapan untuk meraih kontrak dagang besar-besaran bagi Belanda." Demikian koran Belanda NRC Handelsblad mengawali editorialnya.

Tapi ada keberatan praktis dan kendala politik yang mengganjal. Pertama apakah tank Leopard bermanfaat di negara kepulauan seperti Indonesia yang banyak rawa-rawa? DPR RI meragukan hal itu. Kedua, kenapa Belanda mau memasok senjata ke negara yang tidak mengindahkan hak asasi manusia (HAM)?

Jiwa Dagang

Di internal kabinet Belanda sendiri ada dua pendapat. Menteri Pertahanan Hans Hillen menonjolkan jiwa dagang Belanda. "Dalam hal ini saya melihat uang bukan moral," katanya. Selain berjiwa dagang atau koopmansgeest, Belanda juga dikenal berjiwa pendeta, yang mementingkan masalah moral.

Makanya ada kriteria dalam mengekspor senjata. HAM dan hukum humaniter internasional harus dihormati. Selain itu mulai sekarang konflik internal suatu negara juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengekspor senjata ke negeri tersebut.

Hak Asasi Manusia

Oleh karena itulah Parlemen Belanda tidak setuju atas rencana pemerintah Belanda untuk menjual tank ke Indonesia. Alasan yang disebut dalam mosi adalah, tentara Indonesia "pernah melanggar HAM di Aceh, Timor Timur dan Papua Barat."

Alasan ini dinilai kurang kuat oleh Menlu Belanda Uri Rosenthal, karena hal itu terjadi di masa silam. Tapi argumen yang disampaikan PVV dan SP, bahwa sekarang masih terjadi pelanggaran HAM terhadap warga Maluku dan Papua dan posisi umat Kristiani Indonesia, tidak bisa disangkal Menlu Rosenthal.

Jiwa dagang Belanda tampaknya tidak bisa mengalahkan argumen ini. Kalau kehendak parlemen Belanda dituruti, sehingga pemerintah Belanda tidak jadi menjual tank ke Indonesia, maka Indonesia terpaksa membeli tank di negara lain.

Tidak Mempan

Dapat disimpulkan, isyarat Belanda sebagai negara yang mau menegakkan HAM tidak mempan. Dan Belanda mempersulit diri sendiri kalau hanya mau menjual senjata kepada calon pembeli yang berkelakuan baik. Demikian tulis editorial NRC Handelsblad.

Sumber: RNW

KASAL: Idealnya Indonesia Punya 12 Kapal Selam

Awak KRI Nanggala-402 foto bersama di depan kapal selam KRI Nanggala di Korsel. (Foto: Kaskus)

6 Februari 2012, Surabaya: Luas laut Indonesia sekitar lima juta kilometer persegi dengan tiga alur laut kepulauan Indonesia yang terbuka untuk kepentingan pelayaran damai. Kini Indonesia memiliki 155 kapal perang berbagai tipe dan jenis dan khusus untuk kapal selam, diperlukan minimal enam unit dalam status siap operasi tempur.

"Begini, kekuatan minimal kita itu enam. Dengan perhitungan dua kapal selam disiagakan bertugas, dua siaga operasi, dan dua lagi servis berkala," kata Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Soeparno, Senin, seusai menyambut kehadiran kembali KRI Nanggala-402 dari pelayaran 17 hari selepas perbaikan menyeluruh di Korea Selatan.

Kapal selam tipe U-209/1300 buatan Jerman pada 1981 itu diperbaiki menyeluruh di Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering di Okpo, Korea Selatan, sejak dua tahun lalu. Kini kapal selam itu semakin berotot dan makin awas semua "panca indera"-nya setelah banyak sistemnya diperbarui memakai teknologi terkini di kelasnya.

Salah satunya adalah teknologi sistem manajemen tempur dan operasi secara digital dari Norwegia menggantikan sistem Sinbad buatan Belanda hasil teknologi dasawarsa '80-an. Kapal selam berkelir hitam ini sudah mampu meluncurkan empat torpedo sekaligus secara salvo dalam tempo sangat rapat adalah salah satu bentuk kemampuan yang ditingkatkan itu.

Pemimpin pelayaran pulang KRI Nanggala-402 itu adalah Letnan Kolonel Pelaut Purwanto, didampingi belasan perwira dan belasan bintara serta tamtamanya. Masih ada dalam pelayaran itu beberapa teknisi kunci dari pihak Daewoo untuk mengawasi kinerja instrumen-instrumen dan program komputer yang diadopsi.

Dengan begitu, TNI-AL kini memiliki dua kapal selam siap operasi tempur dan misi khusus lain, yaitu KRI Nanggala -402 dan KRI Cakra-401 dari kelas yang sama dan tergabung dalam Satuan Kapal Selam Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI-AL.

Menyinggung keperluan ideal kapal selam Indonesia, Soeparno yang didampingi Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan, "Yang ideal, Indonesia memiliki 12 kapal selam seperti waktu dasawarsa '60-an itu."

Jika tiada halangan, tiga tahun ke depan Indonesia akan menambah lagi kekuatan flotila kapal selammnya menjadi lima secara keseluruhan. Ada wacana pangkalan kapal selam ini akan ditempatkan di lokasi baru di Indonesia bagian tengah.

Komisi I DPR, kata Siddiq, menghendaki pemerintah menambah anggaran belanja arsenal militer nasional hingga angka Rp78 triliun dari sekitar Rp1.300 triliun APBN tahun depan. "Kerugian negara akibat ketidakmampuan kita menjaga wilayah maritim bangsa ini sebanyak Rp40 triliun memakai data pada 2007. Kini angka itu bisa bertambah lagi," katanya.

Sumber: ANTARA News