Tampilkan postingan dengan label Industri Militer Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Industri Militer Indonesia. Tampilkan semua postingan

Minggu, 19 Februari 2012

ITS Rancang Kapal Patroli Rudal

Kapal cepat rudal rancangan PT PAL. (Foto: Berita HanKam)

19 Februari 2012, Surabaya: ITS yang dikenal sebagai universitas teknologi dengan keahlian teknologi perkapalan, energi, dan kelautan kini "panen" pesanan kapal dari berbagai kalangan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan bahkan sejumlah kalangan asing.

"PGN memesan kapal untuk mendukung `Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)` PGN dan ITS terlibat mulai tahap perancangan hingga mengawasi pembangunan kapal-kapal pendukung FSRU itu," kata Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Prof Eko Budi Djatmiko, di Surabaya, Minggu.

Pesanan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kerja sama yang tertuang dalam "Memorandum of Understanding" (MoU) PGN-ITS yang meliputi bidang jasa konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan rancang bangun dan rekayasa.

"Jadi, PGN akan melibatkan ITS dalam mendukung distribusi dan transportasi gas domestik. Itu penting bagi ITS guna mendukung strategi ITS untuk meraih `international recognition` di bidang kelautan dan perkapalan," katanya.

Saat ini, katanya, PGN sendiri telah mengoperasikan FSRU di Sumatera Utara, Labuhan Maringgai, dan Belawan, namun pemerintah juga menuntut PGN untuk mengembangkan fasilitas LNG dan memperbanyak unit FSRU.

Oleh karena itu, PGN memesan kapal kepada ITS, karena FSRU itu memerlukan kapal-kapal pendukung dalam operasionalnya, seperti "tug boat", "crew boat", dan "mooring boat".

"PGN yang diwakili Direktur Teknologi dan Pengembangan, Jobi Trinanda Hasjim, telah menandatangani kerja sama PGN-ITS itu pada 17 Februari lalu. Kerja sama untuk kurun waktu 36 bulan itu akan menjadi langkah awal yang baik untuk PGN dan ITS," katanya.

Tidak hanya itu, Pembantu Rektor IV ITS Surabaya Prof Dr Darminto MSc menyatakan Kemenristek juga memesan desain kapal patroli rudal kepada ITS.

"Ada 16 konsorsium yang terlibat dalam proyek kapal patroli rudal itu dan ITS diminta untuk membantu dalam desain atau perancangan, tapi ITS juga diminta untuk mengawasi sampai kapal itu benar-benar terwujud," katanya.

Ia menilai kepercayaan pemerintah itu menunjukkan adanya pengakuan atas kemampuan bangsa sendiri dalam merancang dan memproduksi kapal sesuai kebutuhan.

"Itu bagus, karena Indonesia merupakan kawasan bahari dengan 2/3 merupakan kawasan laut, sehingga orientasi ke laut itu penting, terutama kapal-kapal sederhana untuk mewujudkan `connecting` antar-pulau," katanya.

Apalagi, tenaga ahli lokal cukup tersedia di ITS, termasuk tenaga ahli yang berstandar RINA, bukannya justru membayar tenaga ahli asing dengan biaya mahal.

Hal itu dibenarkan seorang ahli perkapalan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ketika dikonfirmasi ANTARA tentang keahlian lokal dalam bidang pembuatan kapal, baik kapal sederhana maupun kapal besar.

"Kalangan asing saja pesan kapal kepada kami, kok. Tapi, pesanan itu lucu, karena pesanan itu berasal dari institusi di Indonesia, lalu mereka (asing) memberikan proyek itu kepada PPNS dan hasilnya dijual lagi kepada institusi dari Indonesia yang memesannya itu," katanya, enggan disebut namanya.

Ia menambahkan PPNS justru mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli, karena itu PPNS yang setiap tahunnya menerima pesanan 6-7 kapal antar-pulau dari sejumlah pemerintah daerah itu selalu menyerahkan proses pengerjaannya kepada para mahasiswa dengan bimbingan dosen.

Sumber: ANTARA News

RUU Industri Pertahanan Dibahas

C-295 AU Republik Ceko. TNI AU akan diperkuat sembilan C-295 yang akan dibangun di PT DI. (Foto: Airbus Military)

18 Februari 2012, Batam: Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Aturan tentang pendukung industri pertahanan dalam negeri akan dimasukkan di dalamnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini pemerintah masih membahas inventarisasi masalah dalam rancangan undang-undang (RUU) itu. Diharapkan dalam waktu dekat RUU itu diajukan ke DPR. ”RUU ini menjadi payung hukum pengembangan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di Batam, Kepulauan Riau.

Di dalam RUU itu diatur tentang keberpihakan pemerintah kepada pelaku industri pertahanan dalam negeri. Karena masuk dalam aturan resmi, keberpihakan itu harus diwujudkan.

Belum semua kebutuhan pertahanan bisa dipenuhi industri dalam negeri. Untuk senjata yang harus diimpor, sedapat mungkin ada keterlibatan industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong penggunaan komponen lokal. Didorong pula kerja sama antara pabrik pembuat dan pelaku industri pertahanan dalam negeri. “Mana saja langkah yang dimungkinkan akan ditempuh,” tutur Purnomo.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Dewan akan menbahas RUU itu mulai Maret 2012. Diharapkan tahun ini juga bisa disahkan. “Kebijakan afirmatif pada industri pertahanan ditegaskan di sana,” katanya.

Pembahasan RUU itu tidak hanya dalam pandangan kebutuhan TNI dan Kementerian Pertahanan saja. Pemakai produk industri pertahanan tak hanya TNI. “Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, misalnya, membutuhkan produksi industri pertahanan pula,” tutur Mahfudz.

DPR mengapresiasi Kementerian Pertahanan dan TNI yang menggunakan produk dalam negeri. TNI antara lain memiliki panser angkut personel buatan PT Pindad, Anoa. Selain itu, TNI juga tengah memesan kapal patroli yang dibuat galangan kapal dalam negeri.

Sebelumnya, Purnomo menginformasikan pula PT Dirgantara Indonesia (DI) membeli sembilan pesawat C-295 dengan Airbus Military. PT DI juga akan menjadi penyedia utama C-295 di Asia Tenggara.

Sumber: KOMPAS

Jumat, 17 Februari 2012

Produksi N219 Didukung Investor Belanda

N-219 cutaway. (Gambar: Noviarli)

17 Februari 2012, Bandung: Produksi 30 pesawat N219 oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) atas pesanan perusahaan penerbangan PT Nusantara Buana Air (NBA) pendanaannya didukung oleh investor Belanda, RT ComInvestment Co. Ltd.

"Pendanaan untuk produksi 20 pesawat N219 itu sudah ditandatangani di Singapura antara PT NBA dengan RT ComInvesment Co. Ltd., investor asal Belanda hari Rabu lalu," kata Sonny Saleh Ibrahim, Asisten Dirut Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan merangkap Pembina Komunikasi Perusahaan PTDI, di Bandung, hari Jumat (17/2).

Sonny Ibrahim menambahkan pada hari yang sama, PTDI menandatangani letter of intent (surat pernyataan minat) pesanan 20 pesawat N219 dan opsi penambahan untuk 10 pesawat berikutnya.

Penandatanganan yang dilaksanakan di sela-sela acara Pameran Dirgantara (Airshow) Singapura itu disaksikan oleh tiga Menteri, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

PTDI dalam acara penandatanganan itu diwakili langsung oleh Direktur Utama Budi Santoso, Direktur Teknologi dan Pengembangan merangkat Direktur Administrasi Dita Donny Jafri, Direktur Aerostructure Andi Alisyahbana, Direktur Aircraft Services Budi Wuraskito dan Direktur Aircraft Integration merangkap Direktur Keuangan Budiman Saleh.

"Kepercayaan yang diberikan kepada PTDI untuk pembuatan pesawat N219 itu semakin menunjukkan bahwa keberadaan kami benar-benar menjadi bagian penting dari berkembangnya transportasi udara di tanah air," kata Sonny Ibrahim, mantan Kepala Program Roket PTDI.

Nilai kontrak dalam rencana pembelian pesawat N219 oleh PT NBA yaitu sebesar 120 juta dolar AS. Kedua perusahaan selanjutnya setuju untuk melakukan diskusi dan negosiasi dalam hal teknik dan aspek bisnis.

N219 merupakan pesawat perintis yang digerakkan oleh dua mesin turboprop dengan jumlah penumpang 19 orang dan dayaangkut (payload) 3.000 kg dan berkecepatan jelajah 213 knots. Saat ini N219 sedang dalam proses pengembangan dengan agenda sertifikasi pada kuartal pertama tahun 2014.

Pesawat N219 dirancang berkemampuan tinggal landas dan lepas landas dari bandara pendek (Short Take Off and Landing/STOL), 600 meter

Pada hari sama dengan penandatanganan pesanan untuk N219 itu, PTDI juga menandatangani kontrak dengan Airbus Military dalam pembuatanan sembilan pesawat transport militer C295. PTDI akan membuat sejumlah komponen penting pesawat tersebut, termasuk bagian ekor, badan pesawat (fuselage).

Pesawat-pesawat C295 yang akan digunakan TNI-AU itu mulai akan diterima antara tahun 2012-2014. Pesawat hasil produksi bersama itu selanjutnya disebut CN-295.

Sumber: ANTARA News

Kamis, 16 Februari 2012

TNI AL Jajaki Pembuatan Kapal Perang Jenis BCM di Banten


16 Februari 2012, Serang: Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten yang merupakan jajaran di bawah Koarmabar menerima kunjungan kerja Wakil Asisten Kasal bidang Logistik (Waaslog Kasal) Laksma TNI Sayid Anwar beserta 13 orang rombongan dari Mabesal Cilangkap dengan melaksanakan peninjauan ke galangan kapal (Shipsyard) PT. Anugerah Buana Marine (ABM) di Ds. Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang Provinsi Banten Banten. Serang, (14/02/12).

Waaslog Kasal yang didamping Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Agus Priyatna, ST, dan rombongan lainnya meninjau secara langsung galangan kapal PT. Anugerah Buana Marine (ABM) dalam rangka rencana kerja sama TNI AL dengan perusahaan tersebut dalam pembuatan kapal perang (KRI) jenis Bantu Curah Minyak (BCM).

Di wilayah kerja Lanal Banten ada beberapa galangan kapal (Ships Yard) Nasional yang telah mampu dalam perbaikan dan pembuatan kapal-kapal berbagai jenis baik kapal Cargo, Tug Boat, Tongkang, Kapal Ikan, Kapal Patroli dll. Salah satunya PT Anugerah Buana Marine (ABM) yang menjadi salah satu pilot project perusahaan swasta dalam pembuatan Kapal TNI AL di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Waaslog Kasal beserta rombongan diterima oleh Dirut PT. Anugerah Buana Marine (ABM), Bpk. Nasrudin beserta Staf dan dilanjutkan dengan paparan tentang klasifikasi dan spesifikasi kapal jenis BCM yang akan dibangun oleh pihak PT. Anugerah Buana Marine (ABM) di hadapan para pejabat TNI AL .

Selesai melaksanakan paparan para pejabat dari Mabes TNI AL melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat pembuatan kapal (Galangan kapal/ Work Shop) dan hasil-hasil produksi kapal yang bertempat di area galangan kapal PT. Anugerah Buana Marine (ABM) di Ds. Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang, Propinsi Banten.

Sumber: Dispenal

Senin, 13 Februari 2012

PT NBA Pesan 30 Unit N219

(Foto: BPPT)

12 Februari 2012, Jakarta: Pesawat N219 yang tengah dikembangkan PT Dirgantara Indonesia telah dipesan PT Nusantara Buana Air (NBA) sebanyak 30 unit. Untuk pengerjaan 30 unit pesawat ini, PT DI telah mendapatkan investor dari Belanda. "Investor ini mau membiayai pembelian 30 unit oleh NBA. Perusahaan dari Belanda, namanya RTCOM,"kata Direktur Teknik dan Pengembangan PT DI, Dita Ardonni Jafri, dalam perbincangan dengan Jurnal Nasional, Minggu (12/2).

Menurutnya, pada 15 Februari mendatang PT DI akan menandatangani perjanjian untuk pengadaan pesawat tersebut. "Kami akan tandatangani Letter of Intent (LOI) dan Memorandum of understanding (MoU) dengan NBA dan beberapa investor luar negeri pada acara Singapore Air Show,"ujarnya.

Pesawat N219 dirancang dengan tangki bahan bakar yang lebih besar dikelasnya. Hal ini untuk mengantisipasi tak adanya fasilitas pengisian bahan bakar di bandara terpencil. N219 memiliki daya jelajah hingga 650 Nm (1,200 km) dengan kecepatan maksimum 213 Kts (395 km/jam).

PT DI Butuh Rp 300 Miliar Buat Prototipe N219

PT Dirgantara Indonesia membutuhkan dana Rp 300 Miliar untuk pembuatan dua prototipe-pesawat N219-nya. PT DI berharap, pesawat dengan kapasitas 20 penumpang ini dapat terbang pada 2014 sesuai dengan amanah Perpres No 28/2008.

Menurut Direktur Teknik dan Pengembangan PT Di Dita Ardonni Jafri, kedua pesawat prototype ini akan digunakan untuk tes terbang dan tes statis di daratan. Pada tahap Preliminary Design, tes yang belum dilakukan hanya power on wind tunnel test. "Setelah itu kita akan mulai detail design dan memproduksi 2 prototipe,"jelas Donni saat dihubungi Jurnal Nasional di Jaklarta, Minggu (12/2).

Donni menuturkan, wind tunnel test PT DI dibantu oleh Badan Pengembangan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) termasuk dari segi pendanaannya. Sedangkan pembiayaan dalam produksi 2 prototipe yang akan dilakukan, PT DI berharap mendapat bantuan dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)."Untuk prototipe minimum Rp Miliar,"ujarnya.

Pesawat N219 adalah pesawat bermesin ganda yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penerbangan perintis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Pesawat ini dinilai cocok dengan kondisi Indonesia yang memiliki banyak bandara kecil karena mampu mendarat dan lepas landas dalam area terbatas yaitu 600 meter dengan stabilitas tinggi.

PTDI Pilih Fokus Pesawat 20 Kursi

Industri pesawat terbang nasional PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memilih fokus pada pengembangan pesawat 20 penumpang daripada pesawat jet VVIP yang akan dilakukan pengadaannya oleh pemerintah sebagai pesawat kepresidenan. Apalagi, pengembangan pesawat 20 penumpang ini merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres No 28/2008.

Direktur Teknik dan Pengembangan PTDI Dita Ardonni Jafri menyatakan, pesaing dalam industri pesawat tipe ini terlalu banyak. Selain Eropa, Amerika, Brazil, dan China, kemungkinan Jepang akan turut ambil bagian dalam persaingan ini. "Kami cukup mengembangkan pesawat 20 penumpang saja," kata Donni saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/2).

Menurut dia, dominasi Barat di pasar pesawat jet sulit ditandingi. Dia memperkirakan hanya China yang akan bisa melawan dominasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, PTDI membutuhkan biaya sangat besar untuk merebut pasar. "Dan tak akan bisa dibebankan ke perusahaan mana pun," ujarnya.

PTDI pernah mengembangkan pesawat jet N-2130 yang ditetapkan sebagai proyek nasional oleh Presiden Soeharto kala itu. Namun pada 1997 saat badai krisis moneter menerpa Indonesia, pengembangan pesawat ini terpaksa dihentikan. Pesawat N-2130 adalah pesawat jet komuter berkapasitas 80-130 penumpang rancangan asli PTDI yang waktu itu masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

PT DI tidak ingin hal ini terjadi kembali. Karenanya, kata Donni, PT DI tidak bermimpi bisa mengembangkan pesawat jet dalam waktu dekat ini.

"Untuk industri penerbangan arahan Presiden yang sudah jelas di Perpres 28/2008 saja sampai saat ini kami belum sanggup melaksanakannya, mau mimpi bikin jet lagi,"tandasnya.

Sumber: Jurnas

Kamis, 09 Februari 2012

Jajaran Direktur PT PAL Diganti

PT. PAL Surabaya. (Foto: BUMN)

10 Februari 2012, Surabaya: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara mendadak mengganti direksi PT PAL Surabaya, Kamis kemarin. Hampir seluruh direksi lama diganti, kecuali Direktur Keuangan, Imam Sulisytanto. Acara ini digelar di kantor kementerian BUMN Jakarta.

Direktur utama PT PAL yang selama ini dijabat oleh Ir Harsusanto, diganti oleh Ir M Firmansyah Arfin, alumnus ITS yang sebelumnyaa menjabat sebagai dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS). Dialah yang dipercayai menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memimpin PT PAL yang 2011 lalu memiliki hutang Rp 1 triliun ini.

Firmansyah, sapaan akrab M Firmansyah Arifin, sejak dua bulan lalu sebenarnya sudah diminta untuk membuat program PT PAL kedepan. Sejak itu pula, dia sudah memiliki perencanaan yang matang. "Saya sejak dua bulan lalu sudah diberitahu untuk memimpin PT PAL. Hanya saja, kapan baru serah terima, saya tidak tahu," cerita ayah seorang gadis ini.

Bahkan dia mengaku terkejut begitu acara serah terima tersebut, berlangsung Kamis kemarin. Kementerian BUMN mendadak menggantikan direksi perusahaan strategis ini, karena sejak sebulan lalu terjadi ketidak harmonisan, antardireksi. Pasalnya, ketika komisaris utama meminta untuk meroling jabatan para direksi, tiga diantaranya "ngambek". Mereka mengancam untuk keluar bila pindah dari jabatannya.

Adanya hal itu pula yang mempercepat proses menggantian direksi perusahaan yang selama ini banyak membangun dan memelihara kapal dari berbagai jenis, termasuk kapal perang TNI AL tersebut. Puncaknya, Rabu lalu, para direksi dipanggil ke BUMN dan diberhentikan dengan hormat dari jabatannnya. Dan Kamis kemarin melantik direksi baru.

Ditanya rencana Firmansyah ke depan mengatakan, dia bersama seluruh direksi dan karyawan berupaya agar PT PAL segera keluar dari kondisi terpuruk saat ini. Caranya, dengan mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki PT PAL saat ini. Dengan demikian, diharapkan ke depan PT PAL akan mengalami kemajuan serta kejayaan dunia perkapalan di Indonesia, serta maritim pada umumnya.

"Mudah-mudahan dengan semboyan bekerja-bekerja-bekerja yang dicanangkan Pak Dahlan Iskan, kami akan lepas dari kesulitan yang tengah dihadapi sekarang," tutur putra kelahiraan Surabaya 9 Juli 1962 ini, dengan nada merendah.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos, bahwa derita kerugian yang dialami selama ini, sebenarnya akibat salah perencanaan. Sebab, order yang diterima untuk pembangunan kapal cukup banyak. Belum lagi dengan pemeliharaan. Tapi karena perencanaan yang keliru, akibatnya perusahaan milik negara yang menjadi kebanggaan warga Surabaya ini, selalu merugi. "Kami memang salah dalam bidang perencanaan, sehingga setiap tahun selalu menderita kerugian," ujar sebuah sumber di PT PAL.

Sumber: JPPN

Rabu, 08 Februari 2012

Airbus Tunjuk PTDI Sebagai Produsen Tunggal C212-400

C212-200 MPA TNI AL. (Foto: Berita HanKam)

9 Februari 2012, Bandung: PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah ditunjuk oleh Airbus Military sebagai produsen tunggal pesawat C212-400 satu-satunya di dunia.

Asisten Direktur Utama Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan PTDI, Sonny Saleh Ibrahim, dalam penjelasannya kepada ANTARA News, Kamis (9/2), mengatakan saat ini seluruh fasilitas produksi untuk C212-400 telah dipindahkan dari San Pablo, Spanyol, ke PTDI di Bandung.

"Airbus Military selanjutnya akan fokus pada pembuatan pesawat terbang berbadan lebar AM-400 yang sekelas dengan C-130 Hercules," kata Sonny yang mengungkapkan dasar kerjasama pemindahan industri Airbus Military dari Eropa ke Indonesia itu sudah ditandatangani kedua pihak pada tahun 2006 dan diperbaharui tahun 2011.

Sonny menjelaskan, "Airbus Military sebelumnya EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) konsorsium Airbus bersama Perancis, Jerman dan Inggris yang didirikan tahun 1999, dan kemudian memasukkan pula CASA (Construcciones Aeronuticas SA) sehingga nama CASA pun melebur menjadi Airbus."

Perkembangan terakhir, CASA dijadikan produsen untuk seluruh pesawat Airbus untuk penggunaan militer.

Pesawat C212-400 merupakan versi terakhir dari pesawat C212-200 yang sudah dikerjakan PTDI sejak tahun 1980-an. Dalam pengerjaan C212-400, tidak beda halnya dalam pengerjaan C212-200 yang sudah terlebih dahulu dikerjakan tersebut.

Tenaga yang diperlukan lebih banyak untuk menangani pekerjaan-pekerjaan seperti pre-cutting, hand forming dan pekerjaaan lainnya dibagian sheet metal forming, dimana pekerjaan tersebut tidak terlalu banyak melibatkan bagian machining.

Pesawat C212-400 merupakan pesawat untuk jarak pendek, penumpang maksimum 26 orang yang dirancang sebagai pesawat multiguna sipil dan militer. Pesawat ini mempunyai dayaangkut maksimum hingga 2.950 kg dan ditenagai dua mesin Garret TPE 331-12JR-701C dan kecepatan maksimum 200 knots..

Salah satu keunggulan pesawat ini dibandingkan dengan pesawat lain sekelasnya adalah C212-400 memiliki pintu belakang (ramp door), kabin lebih tinggi dan dayaangkut lebih besar. Pesawat ini juga dapat dipasangi tanki bahan bakar tambahan sehingga pesawat dapat terbang lebih jauh.

Perbedaan pesawat C212-400 dibanding C212-200 antara lain interior lebih luas karena lebih panjang, dilengkapi wing tip untuk memperkecil hambatan udara (drag), sistem avionic lebih modern, yaitu dilengkapi dengan EFIS (Electronic Flight Instrument System) dan sistem data mesin terpadu (Integrated Engine Data System).

Pesanan perdana datang dari C212-400 datang dari PT. Airfast Indonesia satu unit, pada bulan Februari 2009, pada Agustus 2011, PTDI melakukan penandatanganan kontrak penjualan dengan T.K.S Thailand sebanyak satu unit pesawat.

Pengadaan satu unit pesawat C212-400 ini, merupakan bagian dari kebutuhan total T.K.S Thailand sebanyak 12 unit, dua di antaranya sudah dikirimkan dari Airbus Military.

Dari kebutuhan T.K.S sebanyak 12 unit tersebut, sebelumnya sebanyak 2 unit pesawat telah dipenuhi oleh Airbus Military, dan sisa kebutuhan selanjutnya akan dipenuhi oleh PTDI.

Selain itu, PTDI tahun lalu telah mengirimkan tiga pesawat CN-235 versi intai maritim untuk Badan Penjaga Pantai Korea Selatan (Korea Coast Guard), dari total empat pesanan. Pesanan terakhir akan dikirimkan Maret mendatang.

Sumber: ANTARA News

TNI Gandeng 8 Perusahaan Lokal Bangun Rantis 4x4

(Foto: Kaskus)

8 Februari 2012, Jakarta: TNI dan delapan mitra pendukung menyepakati pembuatan Prototipe ke-2 Kendaraan Taktis (Rantis) 4 x 4 TNI guna memenuhi standardisasi Kendaraan Taktis 4 x 4 TNI (AD, AL dan AU) dengan bentuk working group TNI.

Kesepakatan ditandatangani melalui MoU oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono bersama delapan mitra pendukung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/2). "Kerjasama tersebut merupakan bagian dari Rencana Strategis II (2010-2014) yang memprioritaskan pada postur Minimum Essential Force secara bertahap dan berlanjut," jelas Panglima.

Dalam rangka mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI dan sesuai dengan arahan Presiden RI, Mabes TNI telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi kemandirian alutsista dengan bekerjasama dan memberdayakan industri pertahanan nasional guna mengurangi ketergantungan kebutuhan alutsista pada negara lain.

Pada TA 2009, TNI telah membentuk tim working group yang bekerjasama dengan industri pertahanan nasional untuk membuat Prototipe Rantis 4x4 dengan mengadopsi filosofi humvee Amerika Serikat yang terbukti cukup tangguh dan stabil. Pembuatan Prototipe ke-2 Rantis ini merupakan tindaklanjut dari Rantis Prototipe ke-1 yang telah dipamerkan di PTDI Bandung bersamaan dengan peresmian pesawat CN-235 oleh Presiden RI. Selanjutnya tim working group bersama delapan mitra TNI siap untuk memenuhi tantangan Presiden untuk memproduksi Rantis tersebut.

Kedelapan mitra pendukung adalah PT Pindad (Persero) sebagai leading sector industri, termasuk pelaksana integrator desain, pengerjaan break system, steering system, serta senjata, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai penyedia material baja bahan baku Rantis 4 x 4, PT Autocar Industri Komponen sebagai pelaksana penyedia power train/drive line, power pack (engine dan transmisi), electrical AC dan engine, wich, driver set/tool kit, pengerjaan pengecatan body assembling.

Kemudian PT Yudistira Komponen sebagai pelaksana pengerjaan chassis dan komponen body, PT Petrodriil Manufaktur Indonesia sebagai pelaksana pengerjaan suspension assy, hub reduction, transfer case dan propeller shaft, CV Indopulley Perkasa sebagai penyedia mounting engine dan transimisi, rubber part, seal, velg dan ban run flat, PT Gajah Tunggal Tbk sebagai penyedia ban, dan PT Pilarmas Kursindo Persada, sebagai penyedia jok/kursi kompartemen, glass dan griil, body dashboard dan aksesories/interior.

Saat ini, Rantis yang digunakan TNI terdiri dari berbagai tipe dan jenis yang dibuat dari berbagai negara. Dihadapkan dengan medan yang ada dan kondisi yang semakin tua menyebabkan manuver taktisTNI dalam melaksanakan tugas pokoknya kurang maksimal, sehingga diperlukan Rantis pengganti yang dibuat oleh industri dalam negeri disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta didukung spesifikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Panglima TNI berharap kepada tim working group dan 8 mitra industri dapat menghasilkan karya nyata terbaik bangsa berupa Rantis 4x4 yang menggunakan komponen dalam negeri dan mengurangi penggunaan komponen luar negeri, guna memenuhi kebutuhan alutsista dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya bagi satuan satuan manuver TNI di lapangan.

Adapun Rantis yang akan dibuat adalah tipe komando dan tipe angkutan personel dengan spesifikasi berat kendaraan 2.500 kg, berat muatan 250 1.500 kg, panjang 480 540 cm, lebar 200 cm, tinggi 183 cm, jarak bebas dasar 39 cm, lintas kedalaman air 78 cm, Vmaks di jalan raya 120 km/jam, mesin diesel 4200 cc 6000 cc Turbo Charger Intercooler, sistem kemudi power steering, sistem rem hydraulik dengan cakram depan dan belakang + Anti Blocking System (ABS),Transmisi Automatic, suspensi independen Suspension Modul Portal, daya jelajah 500 km, sistem komunikasi VHF, HF dan Intercom Set.

Sumber: InfoPublik

Minggu, 05 Februari 2012

Peran KKIP Dalam Mendorong Industri Pertahanan Dalam Negeri

Pemasangan Bomb Latih yang diberi nama Bomb P-100 di Sukhoi. Bomb P-100 produksi Sari Bahari, Malang. (Foto: Sari Bahari)

6 Februari 2012, Jakarta: Untuk mendorong peningkatan produksi industri pertahanan dalam negeri melalui kebijakan yang makro, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Komite dipimpin dan dibina oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan dibantu oleh sejumlah menteri teknis lainnya.

Salah satu yang menjadi tugas pokok yang di emban KKIP adalah membina industri pertahanan dalam negeri yang setelah tahun 1998 terjadi kebangkrutan akibat krisis. Selain itu membangun lagi industri pertahanan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sejak digelarnya Sidang Pleno Perdana awal 2011 lalu hingga Sidang Pleno yang keempat (November 2011), KKIP telah menetapkan beberapa kebijakan strategis, diantaranya penetapan kriteria industri pertahanan. Selain itu KKIP juga menetapkan kebijakan dasar pengadaan alutsista, memverifikasi kemampuan industri pertahanan, revitalisasi manajemen industri pertahanan BUMNIP dan penunjukan langsung proses pengadaan Alutsista.

Sebagai tindak lanjut keputusan sidang keempat, telah dilaksanakan verifikasi kemampuan industri pertahanan kebeberapa Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) ataupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) oleh tim yang ditunjuk KKIP.

Adapun BUMNIP seperti PT. Dirgantara Indonesia (persero), PT. Pindad (Persero), dan PT. PAL (Persero). Sedangkan verifikasi kemampuan pada BUMS dilaksanakan di PT. Palindo Marine Shipyard, PT. Lundin Invest, PT. Citra Shipyard dan PT. Danar Abadi Shipyard.

Sepanjang perjalanan KKIP Implementasi dari tugas KKIP telah merumuskan pengadaan tiga Kapal Selam dengan proses Transfer of Technology (ToT). Transfer teknologi kapal selam terbaru tersebut Pemerintah telah menggandeng negara produsen Korea

Proses transfer teknologi tiga kapal selam dengan Korea memiliki tiga manfaat yang didapat Pemerintah. Untuk kapal selam yang pertama diharapkan pemerintah dapat mengirimkan personil guna mempelajari dan ikut dalam pembangunan kapal selam. Kapal selam yang kedua, diharapkan tenaga ahli Indonesia sudah bekerjasama dengan ahli-ahli dari Korea untuk mengerjakan kelanjutan dari kapal pertama. Sedangkan yang ketiga, diharapkan pekerjaannya ada di Indonesia dan melibatkan SDM dari pihak-pihak terkait sebagai pekerjanya dan bukan disupervisi lagi oleh Korea.

Sebagai kelanjutan dari perumusan dan perencanaan pelaksanaan tugas dan kebijakan selanjutnya, KKIP berencana menggelar sidang pleno yang ke lima dengan agenda refleksi tahun 2011 dan prospek di tahun 2012.

Bersamaan dengan hal itu Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan untuk diusulkan ke Komisi I DPR.

Sumber: DMC

Kamis, 02 Februari 2012

Al Muzzammil: Puji Pangkostrad Pesan Esemka

(Foto: tubasmedia)

3 Februari 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR dari F-PKS Al Muzzammil Yusuf memuji Pangkostrad Letjen TNI AY Nasution yang telah memesan 20 unit Mobil Esemka.

"Ini menunjukkan keberpihakan beliau terhadap produk dalam negeri. Saya sangat mengapresiasi sikap beliau," ujar Muzzammil di Gedung DPR RI, Jumat (3/2).

Menurut Muzzammil, sikap Pangkostrad ini patut diteladani para jenderal dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Sebab, sikap Pangkostrad sesuai dengan perspektif publik yang menghendaki dan merasa bangga dengan produk dalam negeri. "Inilah upaya mendekatkan perspektif TNI dengan masyarakat. Tentu akan menuai simpati dari publik," tegasnya.

Muzzammil berharap sikap yang sama diperlihatkan dalam memajukan industri pertahanan strategis dalam negeri. Ia menilai selama ini keberpihakan Kemhan dan TNI kepada industri strategis dalam negeri masih rendah. Padahal, banyak anak bangsa yang sudah mampu memproduksi alutsista.

"Sebagai contoh pesawat intai yang kita butuhkan tidak perlu impor. Pesawat ini sudah mampu dibuat oleh BUMN Industri Strategis atau perusahaan swasta dalam negeri di mana SDM-nya adalah lulusan perguruan tinggi seperti ITB dan ITS," kata Muzzammil.

Dalam pandangan Wakil Ketua Fraksi PKS ini, jika para anak bangsa ini diberdayakan mereka mampu mengadakan pesawat intai dengan kualitas yang relatif sama, lebih terjaga keamanannya dengan harga yang lebih murah dibandingkan impor. "Dari informasi yang kami dapat, pesawat intai buatan alumni ITB laku di luar negeri. Jika negara lain beli kenapa Kemhan tidak membeli produk anak bangsanya sendiri dan terus mendukungnya agar produk mereka bisa lebih baik?" tanyanya.

Jika hal ini dilakukan, Muzzammil meyakini target 50 persen pengadaan alustista dari industri strategis dalam negeri dapat tercapai pada 2019. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung alutsista dari luar negeri. "Mari berikan kepercayaan kepada anak bangsa terbaik kita untuk memajukan industri strategis dalam negeri. Saya yakin ini akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di dunia internasional suatu saat nanti," jelas Ketua Poksi I dari Fraksi PKS ini.

Sumber: Jurnas Parlemen

Rabu, 01 Februari 2012

PTDI Buat Simulator Pesawat

CN-235. (Foto: Airbus Military)

2 Februari 2012, Jakarta: PT Dirgantara Indonesia (DI) mulai melakukan ekspansi bisnisnya dengan membuat simulator pesawat. Pengembangan tersebut tidak jauh bisnis utama perusahaan yaitu membuat pesawat dan komponen pesawat. Direktur Aircraft Service PT DI Rudi Wuraskito mengatakan, sudah ada beberapa unit simulator yang berhasil dibuat. Misalnya untuk pesawat jenis CN 235 dan Helikopter Super Puma. Tidak hanya itu, perusahaan yang dahulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) tersebut juga membuat simulator untuk kapal laut. "Ada 3-4 simulator yang sudah kita buat," ungkap Rudi.

Untuk 1 unit simulator CN 235, lanjut Rudi, dijual seharga USD 12 juta. Sementara simulator Super Puma harga jualnya tidak diketahui. Sebab, PT DI hanya salah satu pemasok komponen. Bukan kontraktor utama. Tapi, untuk 1 unitnya perusahaan yang berpusat di Bandung tersebut mendapatkan USD 3 juta. "Itu sebagian saja. Kita subkontraktor. Kontraktor utama di Kementerian Pertahanan," katanya.

Menurut Rudi, PT DI baru mau fokus menekuni bisnis simulator tersebut. Dulunya, perseroan tidak bisa melakukan ekspansi usaha karena diminta fokus membuat pesawat saja."Awal kita membuat simulator karena ada yang minta. Malaysia yang memiliki 8 pesawat CN 235 meminta dibuatkan simulatornya. Super Puma karena TNI Angkatan Udara butuh. Cuma kita sifatnya membantu. Ada main kontraktor," kata Rudi.

Ditegaskan Rudi, saat ini pihaknya belum bisa langsung bersaing dengan produsen simulator lainnya. Terutama dari sisi branding. Harus dibangun kepercayaan dengan konsumen terlebih dahulu. "Kita lakukan kerja sama dengan yang sudah branded. Sehingga lebih murah harganya," ucap Rudi.

Untuk membuat simulator, tambah Rudi, hal utama yang diperlukan adalah data base pesawat. Data perilaku pesawat pasti dimiliki pabrik. Hanya, untuk mendapatkan data base tersebut tidak mudah. Harganya pun sangat mahal, mencapai 20 persen dari total harga simulator. "Kalau harga simulator USD 10 juta, maka data basenya USD 2 juta. Kalau bikin sendiri pakai teknologi kita bisa saving 30-40 persen. Ada penghematan yang cukup banyak," katanya.

Dikatakan Rudi, dalam 4-5 tahun mendatang diharapkan PT DI sudah mampu bersaing dengan produsen simulator lainnya. Saat ini, perusahaan sedang merintis dari yang keculu. Jika langsung memulai dengan besar banyak yang tidak percaya. "Simulator banyak ke aplikasinya. Sejauh ini kita lihat produk karena pesawat terbangnya apa," ujarnya.

Sumber: JPNN

Selasa, 31 Januari 2012

Kostrad Pesan 20 Kiat Esemka untuk Kendaraan Dinas

Pangkostrad Letjen AY Nasution bersama Wali Kota Solo Djoko Widodo saat mencoba mobil Esemka di Solo Techno Park, Rabu (1/2/2012). Ia akhirnya memesan 10 unit. (Foto: KOMPAS/Sri Rejeki)

1 Februari 2012, Solo: Komando Strategis Angkatan Darat memesan sebanyak 20 unit mobil Esemka yang merupakan karya para pelajar Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) untuk mobil dinas kesatuan.

"Sebanyak 20 unit mobil Esemka yang kami pesan itu nantinya akan dimodifikasi lagi untuk disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan militer. Warnanya juga tidak hitam seperti yang ada, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan militer yaitu warna hijau," kata Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution yang didampingi Panglima Divisi II Kostrad Malang Mayjen TNI Ridwan dan Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika meninjau perakitan mobil Esemka di Solo Technopak (STP), Rabu.

Pangkostrad juga mencoba dan menyetir sendiri mobil Esemka didampingi Jokowi. "Mobilnya enak dan bagus dan harganya murah. Kita harus bangga anak-anak bangsa telah bisa membuat mobil sendiri yang tidak kalah dengan buatan luar".

"Kami akan mempelopori di kesatuan TNI untuk menggunakan kendaraan buatan dalam negeri. Setelah itu kami juga berharap kesatuan lainnya seperti Angkatan Udara maupun Angkatan Laut juga mau memakai mobil buatan anak bangsa kita ini. Ya siapa lagi kalau gak kita yang pakai," katanya.

Pangkostrad mengatakan, bahwa mobil Esemka cukup bagus untuk mobil dinas karena medan yang akan ditempuh tidak terlalu berat

"Kami berharap pesanan mobil itu pada tanggal 6 Maret 2012 sudah bisa jadi. Paling tidak beberapa sudah jadi, agar bisa diserahkan pada Hari Ulang Tahun Kostrad pada tanggal tersebut," katanya.

Sumber: ANTARA News

Senin, 30 Januari 2012

Al Muzzammil: Kemandirian Alutsista, RI Perlu Belajar dari Turki

Panser Arma 8x8 produksi Otokar, Turki. (Foto: Otokar)

30 Januari 2012, Senayan - Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf menilai, hingga kini upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari produksi industri strategis belum nyata. Termasuk upaya transfer teknologi alutsista asing ke dalam negeri belum jelas.

"Hal ini lantaran pemerintah melalui Kemhan hingga kini belum memiliki perencanaan yang matang soal sinkronisasi modernisasi alutsista yang dibutuhkan dengan industri strategis dalam negeri," kata Muzzammil dalam raker bersama dengan Menhan, Pannglima TNI, Menkeu, dan Kepala Bappenas di Komisi I DPR Senin (30/1).

Bahkan, kata politisi PKS ini, dalam soal alih teknologi dari sistem alutsista yang dibeli dari luar negeri, selama ini belum jelas, baik target dan prosentasenya.

"Jadi selama ini, pernyataan Kemhan yang akan bekerjasama dengan produsen alutsista dari luar negeri, itu baru sebatas di atas kertas. Karena realitasnya, seberapa besar hal itu telah dicapai, hingga kini belum jelas dan terukur," tegasnya.

Muzzammil pun mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh Turki dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam penggunaan alutsista dari produksinya sendiri.

"Pada 2007 lalu, belanja alutsista Turki dari negara lain sebesar USD 3,2 miliar. Sementara pengadaan alutsista dari produksi dalam negerinya mencapai USD 4,3 miliar. Sementara pada 2008, Turki telah belanja alutsista dari pruduksi dalam negerinya sendiri meningkat mencapai USD 5,2 miliar. Dan impornya hanya USD 4,2 miliar," paparnya.

Bayangkan, kata Al Muzzammil, jika dibandingkan dengan belanja alutsista yang dilakukan RI hingga 2011, dari belanja alutsista yang dari dalam negeri baru 13,7 persen. Dan pada tahun 2012 ini belanja alutsista TNI dari produksi dalam negeri 15 persen.

"Belanja alutsista kita hingga 2012 ini 84 persen masih impor dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa rencana kemandirian alutsista dari produksi dalam negeri ini belum tergambar dengan jelas. Karena hingga kini, kita masih impor alutsista hingga diatas 80 persen. Begitu pula soal alih teknologi dari produsen alutsista asing, hingga kini belum tergambar dengan jelas," ujarnya.

"Lalu pertanyaannya, sesungguhnya kapan sebenarnya kita dapat mewujudkan kemandirian dalam penggunaan alutsista produksi dalam negeri ini, jika hingga kini saja kita banyak melakukan belanja alutsista dari asing," pungkasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Minggu, 29 Januari 2012

Sritex Pasok Seragam Militer untuk 27 Negara

Seragam militer AD Jerman dan Belanda diproduksi PT. Sritex. (Foto: Berita HanKam)

29 Januari 2012, Sukoharjo: Pemerintah Timor Leste memesan seragam militer, polisi, dan Pegawai pemerintahnya di sebuah perusahaan tekstil di Sukoharjo Jawa tengah. Perusahaan tersebut sudah memproduksi berbagai seragam militer dan polisi untuk 27 negara di dunia.

Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, mengamati ratusan patung berseragam militer dan polisi beraneka warna maupun motifnya. Ratusan patung manekin militer tersebut berada di sebuah ruangan pabrik tekstil, PT SRITEX, Sukoharjo, Jawa tengah, Sabtu siang (28/1).

Setiap patung tersebut tertulis kesatuan militer dan negara yang memakainya. Ada seragam untuk militer Malaysia, Kroasia, Jerman, Arab Saudi, Yunani, Libya, Sudan, dan sebagainya. Xanana mengatakan Timor Leste masih membutuhkan pasokan seragam militer, polisi, maupun pegawai pemerintah. Kebutuhan tersebut, tegas Xanana, dipasok dari Indonesia.

Xanana mengatakan, “Kunjungan kami ke sini untuk mengenal lebih dekat PT Sritex, karena kebutuhan tekstil seragam militer atau tentara, polisi, dan pegawai pemerintah di Timor Leste masih banyak..kita order pasokan kebutuhan seragam tersebut dari pabrik ini..kita juga perlu memberikan training kepada warga Timor Leste untuk memproduksi tekstil..harapan kita, pabrik tekstil ini bisa memberikan investasi di bidang tekstil ke Timor Leste.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman atau SRITEX, Iwan Setiawan Lukminto mengatakan pasokan kebutuhan seragam tersebut baru mencapai separuh. Iwan menjanjikan seluruh kebutuhan seragam militer, polisi, maupun pegawai pemerintah Timor Leste akan tercukupi.

“Kita akan terus meningkatkan nilai ekspor ke Timor Leste. Kami melihat Timor Leste masih kurang dan sangat membutuhkan pasokan tekstil lebih banyak lagi..kita memasok kebutuhan seragam militer atau tentara, polisi di Timor Leste..nantinya semua akan diproduksi di pabrik ini..kita baru bisa memasok seragam tersebut separuh kebutuhan Timor leste..secara bertahap, kita akan memenuhi semua pasokan kebutuhan seragam tersebut,” demikian keterangan Iwan Setiawan Lukminto.

Sumber: VOA

Sabtu, 28 Januari 2012

Xanana Borong Seragam Militer di PT. Sritex

Seragam militer Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab buatan PT. Sritex, Sukoharjo. (Foto: Berita HanKam)

28 Januari 2012, Sukoharjo: Perdana Menteri Timor Leste, meminta PT Sritex untuk menanamkan investasi di negaranya. Hal ini dilontarkan Xanana saat melakukan kunjungan ke PT Sritex di Sukoharjo, Sabtu (28/1/2012).

Sebelumnya Xanana datang ke PT Sritex sekitar pukul 11.45 WIB dengan dikawal sejumlah personel dari Staf Angkatan Darat Timor Leste. Sementara dari pihak tuan rumah menyiapkan sejumlah personel dari sejumlah anggota TNI dan polisi.

Dalam kesempatan itu, Xanana berkeinginan melakukan kerja sama dengan PT Sritex lebih jauh lagi. Dia berkeinganan agar PT Sritex mau melakukan investasi di negaranya. Tidak hanya itu, dia ingin PT Sritex melakukan training atau pelatihan kerja kepada warga Timor Leste di bidang tekstil.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Sritex, Iwan Setyawan Lukminto mengatakan salama 2 tahun terakhir ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Timor Leste dalam bentuk suplai pakaian seragam terutama seragam tentara. Sementara menanggapi ajakan Perdana Menteri Timor Leste itu, Iwan mengatakan pihaknya akan melakukan penjajakan terlebih dahulu.

Di sisi lain, selain ke Sritex, Xanana Gusmao dikabarkan juga mengunjungi PT Pindad di Bandung. Di sana Xanana mengaku mendapat penawaran untuk membeli senjata dan perlengkapan perang. Namun Xanana mengaku lebih tertarik untuk membeli kendaraan angkut personel.

Sumber: Solo Pos

Hebat, Indonesia Siap Ekspor Mobil Lapis Baja

(Foto: KOMPAS)

28 Januari 2012, Banjarmasin: Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Marzan A Iskandar mengatakan, pihaknya siap mengekspor mobil lapis baja (panser) yang berhasil di produksi oleh lembaganya ke Malaysia dan Brunai Darussalam.

"BPPT bersama Pindad saat ini sedang memproduksi panser atau mobil lapis baja untuk memenuhi pesanan Malaysia dan Brunei," kata Marzan di Banjarmasin, Jumat (27/1).

Selain itu, kata dia, kini pihaknya sedang konsentrasi untuk melakukan modernisasi peralatan tempur TNI-AD seperti panser dan peralatan lainnya untuk mengganti peralatan yang sudah tua.

Saat ini, kata dia, pihaknya hampir menyelesaikan pembuatan sekitar 150 panser untuk mengganti dan menambah peralatan tempur TNI-AD. Bukan hanya panser, untuk melengkapi peralatan tempur TNI, BPPT juga sudah mampu mengembangkan sebagian bahan peledak yang saat ini diimpor dari luar negeri.

"Beberapa jenis bahan peledak seperti amunisi sudah berhasil kita kembangkan, sehingga tidak perlu lagi mengimpor dari negara lain," katanya.

Diharapkan dengan semakin banyaknya putra-putri Indonesia memproduksi berbagai terknologi dan peralatan pertahanan keamanan akan membuat Indonesia semakin disegani negara-negara dunia.

Memperkuat ketahanan keamanan negara ke depan, kata dia, BPPT dan Pindad bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan juga sedang merancang pembangunan jaringan sistem informasi keamanan.

Sistem informasi yang canggih dan kuat tersebut, tambah Marzan diharapkan akan mampu menjadi basis untuk perencanaan pertahanan keamanan negara ke depan.

Sedangkan untuk memperkuat keamanan udara, saat ini Indonesia juga sedang merancang membuat pesawat tempur bekerjasama dengan Korea Selatan.

Pesawat tempur yang dirancang lebih canggih dari F 16 dan Sukhoi tersebut untuk melengkapi pertahanan dan keamanan angkatan udara Indonesia.

Sumber: Republika

LSM "Keukeuh" Tolak Pembelian Leopard

Leopard 2A6 AD Belanda melintasi pantai setelah keluar dari HrMs Rotterdam. (Foto: Frank Baunach)

28 Januari 2012, Jakarta: Rencana TNI membeli tank Leopard 2A6 dari Belanda merupakan langkah yang tidak sesuai dengan kebijakan SBY. Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu menekankan agar kebutuhan alutsista TNI maupun Polri dipasok dari dalam negeri. Membangun sendiri industri pertahanan menurut SBY, merupakan hal sangat penting untuk direalisasikan.

Oleh karena itu,” "Pembelian tank Leopard ini tidak sesuai dengan perkataan SBY," ujar peneliti Ridep Institute Anton Ali Abas, di kantor Imparsial, Jumat (27/1).

Menurut Anton, memang diharapkan ada transfer teknologi jika mengimpor senjata dari luar, termasuk tank Leopard. Namun hal itu mustahil karena, menurut Anton, kondisi geografis dan infrastruktur Indonesia yang masih belum memadai.

"Dengan tank medium yang beratnya 32 ton saja jalanan Jakarta hancur, apalagi dengan beban tank Leopard 64 ton. Terus kalau jatuh di sawah pasti akan susah mengangkatnya. Lebih baik sediakan dulu infrastruktur yang bagus," sarannya.

Sejumlah LSM Minta Kementerian Fokus pada Kemandirian Industri Pertahanan

Sejumlah aktivis mendesak agar kementerian terkait fokus pada pembangunan industri pertahanan. Kebutuhan tank untuk penguatan TNI AD bisa dijadikan momen mendorong industri pertahanan dalam hal ini PT Pindad untuk mengembangkan pembuatan tank.

“Kalau dana untuk membeli Leopard ini diinvestasikan untuk proyek pengembangan tank ringan atau medium oleh PT Pindad malah lebih bagus. Ini juga akan mengurangi dampak politis seperti kemungkinan embargo,” Direktur Program Imparsial Al Araf, di Jakarta, Jumat (27/1).

Ia juga kembali menyatakan, pembelian tank tempur berat (MBT) Leopard ini tidak relevan dengan realitas geografis Indonesia. Menurutnya, Indonesia yang merupakan negara kepualauan tidak cocok menggunakan Leopard yang lebih banyak digunakan di negara-negara kontinental.

Perlu diketahui, sejumlah negara Eropa sangat mengandalkan kekuatan angkatan daratnya dengan tank jenis MBT termasuk Inggris dengan geografis kepulauan, yakni FV4034 Challenger 2. Adapun negara tetangga di Asia Tenggara sudah beberapa dekade yang lalu mengembangkan MBT, seperti Singapura (Leopard dan Centurion), Malaysia (PT-91M/Polandia), dan Thailand (Patton/Amerika Serikat).

Sumber: Indonesia Today/Jurnas

Rabu, 25 Januari 2012

Modernisasi Alutsista Butuh Industri Pendukung

(Foto: Detik Finance)

25 Januari 2012, Bontang: Kementrian Pertahanan menggenjot pembangunan industri pendukung di antaranya industri bahan baku bahan peledak untuk mendukung modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Hingga saat ini, Indonesia telah mampu memproduksi bahan peledak, namun dengan bahan baku yang didatangkan dari luar negeri. “Dalam modernisasi alutsista harus dipikirkan juga amunisinya, karenanya kami mendorong pembangunan industri bahan peledak. Selama ini kami mengimpor propellant yang menjadi bahan baku bahan peledak,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (25/1).

Industri seperti ini, tutur Sjafrie, merupakan industri pendukung pertahanan karena dapat mendukung kebutuhan alutsista bagi TNI serta alat dan material khusus (almatsus) bagi Polri. "Selain itu, dari sini industri pertahanan nonmiliter bisa dikembangkan," jelas Wamenhan.

Karenanya Sjafrie menolak jika kunjungannya ini dikaitkan dengan kepentingan bisnis. Menurut dia, Kemhan berwenang mengatur perizinan Badan Usaha Bahan Peledak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125/1999 tentang Bahan Peledak yang merupakan salah satu kebijakan strategis nasional di bidang bahan peledak. "Ini industri pendukung pertahanan. Persoalannya di bahan peledak, bukan persoalan komersial. Kami tidak melihat dari aspek bisnis," ujarnya.

Apalagi, tambahnya, kebijakan Kemhan 2010-2014 adalah defense supporting economy yang menjadikan Kemhan fokus terhadap bidang pertahanan yang dapat mendukung perekonomian.

Indonesia Butuh 700 Ribu Ton Bahan Peledak Tiap Tahun

KEBUTUHAN Indonesia terhadap bahan baku bahan peledak yaitu amonium nitrat mencapai 700 ribu ton per tahun.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan peledak komersial dan militer.

“Kebutuhan 700 ribu ton per tahun, tapi belum bisa terpenuhi kapasitas itu. Ini peluang dan tantangan,”kata Wemenhan saat meninjau kesiapan produksi perdana PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang Kalimantan Timur, Rabu (25/1).

Dia berharap, KNI yang akan memulai produksi Februari mendatang dapat membantu pemenuhan kebutuhan ini.

Keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam pengoperasian pabrik ini, jelas Sjafrie, sejalan dengan kebijakan pertahanan 2010-2014 yaitu defence supporting economy. Menurut dia, kehadiran KNI dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Kemhan dan KNI, serta bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Manager Operasi PT KNI Indra Prasetyo mengungkapkan, kebutuhan Indonesia terhadap bahan peledak cukup besar. Selama ini, PT Pindad telah memproduksi bahan peledak, namun bahan bakunya masih mengandalkan import. Jika bahan baku bahan peledak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, kata Indra, Indonesia bisa melakukan penghematan yang cukup besar. “Bisa menyumbang devisa sebesar US$150 juta kalau bisa produksi sendiri,”ujarnya.

Sekilas Pabrik PT. Kaltim Nitrate Indonesia (PT KNI)


(Foto: Kemhan)

Dari pertama dibangunnya Pabrik Ammonium Nitrat PT. KNI pada tahun 2009 hingga kini kesiapan dari konstruksi mencapai 99%, dengan kata lain pabrik siap dioperasikan. Rencananya akan dioperasikan pada Febuari 2012 mendatang dan melibatkan 160 tenaga kerja yang terdiri dari tenaga engineer, teknisi dan dibantu oleh 2 tenaga dari luar negeri. Sementara itu sekitar 80 teknisi sudah menjalani proses training di Australia.

PT Kaltim Nitrate Indonesia menggandeng PT Rekayasa Industri membangun pabrik amonium nitrat (bahan peledak) senilai US$ 173 juta yang berlokasi di Kaltim Industrial Estate, Bontang, Kalimantan Timur ini. Pabrik milik PT. Kaltim Nitrate Indonesia yang ada di Bontang, Kalimantan Timur merupakan Pabrik ammonium nitrate terbesar di Asia. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar ini diperkirakan memiliki kapasitas produksi ammonium Nitrate sebesar 300.000 ton per tahun atau sebesar 970 metri ton per hari. Lisensi teknologi proses untuk pabrik ini diperoleh dari UHDE Jerman.

Dengan beroperasinya pabrik PT KNI di Bontang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ammonium nitrate dalam negeri sebesar 300.000 ton per tahunnya. Selama ini pemenuhan ammonium nitrate baru sekitar 10%-nya saja yang dapat dipenuhi dari pasokan dalam negeri. Bahan baku utama berupa amoniak (NH3) akan disuplai oleh perusahaan-perusahaan lokal di Kalimantan Timur. Produksi amonium nitrat akan memenuhi kebutuhan pasar domestik akan bahan baku peledak komersil untuk industri pertambangan.

Sumber: Jurnas

Jumat, 20 Januari 2012

Indonesia Kembali Produksi 200 Roket Balistik

Peluncur roket R Han 122. (Foto: Berita HanKam)

20 Januari 2012, Subang: Konsorsium Roket Nasional (KRN) akan kembali memproduksi 200 unit roket balistik R Han 122 kaliber 122 mm, dengan jarak jangkau 15 km sebagai bagian dari program 1.000 roket Kementerian Pertahanan sampai 2014.

“Ini melanjutkan 100 unit roket R Han 122 yang telah diproduksi pada 2011,” kata Deputi Menristek bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Dr Teguh Rahardjo usai kunjungan Menristek Gusti Mohammad Hatta ke pabrik bahan berenergi tinggi PT Dahana, di Subang, Jumat (20/1/2012).

Teguh yang juga Kepala Bidang Pokja Litbangyasa Komite Kebijakan Industri Pertahanan mengatakan, sebanyak 32 dari 100 unit roket produksi 2011 sudah ditembakkan untuk keperluan pelatihan militer TNI. “Sisanya 68 unit juga akan ditembakkan di tahap berikutnya, pada Februari ini,” katanya.

Produksi 1.000 roket nasional, lanjut dia, merupakan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi struktur roketnya, Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang membuatkan motor roketnya, PT Pindad memproduksi hulu ledaknya (forehead), serta bahan bakarnya (propelan) oleh PT Dahana.

Tim ini, ia mengatakan, juga sedang mengembangkan roket balistik kaliber 200 mm yang jarak jangkaunya lebih dari 20 km, dan roket kendali kaliber 200 mm yang sudah diujicobakan sebanyak tiga unit.

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan, Dr Ing Soewarto Hardhienata mengatakan, pihaknya sudah menguasai pengembangan roket dasar, karena itu jika kemampuan pendanaan tidak masalah maka program roket nasional bisa lebih cepat.

Sejak tahun 1960-an Lapan telah mulai membuat sekaligus menguji roket antara lain roket standar berkaliber 70, 100, 150, 250 mm, kemudian roket RX-320 (kaliber 320 mm) dengan jangkauan 40 km-70km, serta roket RX-420 (kaliber 420 mm) dengan jangkauan 80 km-150 km.

Pada 2011, Lapan juga membuat dan menguji roket tiga tingkat, terdiri dari dua roket RX-420 dan satu roket RX-320 yang akan segera diluncurkan pada Februari 2012, selain itu pihaknya juga sedang mengembangkan roket RX-550 (Kaliber 550mm).

Demikian pula roket pengorbit satelit yang merupakan roket 4 tingkat, sedang dipersiapkan roadmap-nya. Roket 4 tingkat ini terdiri dari dari 6 unit roket yakni 5 roket RX-420 sebagai roket pendorong dan 1 roket utama RX-320.

Sumber: Surya

Teguh Rahardjo: Pembelian Leopard Beri Kesempatan Peneliti Indonesi untuk Belajar

Leopard 2A4 milik SAF. (Foto: Mindef)

20 Januari 2012, Subang: Jika mendapat pengetahuan memadai, Indonesia mampu mengembangkan sendiri tank canggih sekelas Leopard . Deputi Menristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Teguh Rahardjo, menyatakan, "Pembelian Leopard ini akan jadi kesempatan bagi peneliti untuk ikut belajar meningkatkan kemampuan."

Dia katakan, Jumat, spesifikasi teknologi tank Leopard sangat canggih misalnya dari tingkat akurasi penembakannya. Sampai saat ini teknologi yang baru dikuasai Indonesia adalah jenis panser, belum jenis yang beroda rantai yang mampu melewati berbagai medan sangat berat.

Pihaknya, lanjut dia, siap membantu PT Pindad untuk mengkaji teknologi apa saja yang ada di dalam tank tersebut dan membantu mengembangkannya.

"Kalau ini jadi program alih teknologi yang akan dikembangkan secara nasional, kita akan targetkan 5-10 tahun kita sudah bisa kuasai, tapi tentu tergantung kesiapan industri persenjataan dan mesin juga," katanya.

Ia juga mengatakan, TNI sudah lama tidak meregenerasi tank-tank-nya yang kini sudah berusia cukup tua dan kurang layak digunakan sebagai sarana pertahanan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan pengadaan tank Leopard dari Belanda sudah melalui penelitian dan pengkajian yang matang, tidak diputuskan secara tiba-tiba.

Sedangkan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, "Kementerian Pertahanan memandang secara strategi perlu memodernisasi peralatan militer dalam rangka dua hal yakni memenuhi strategi pertahanan dan untuk memenuhi varian teknologi sebagai tuntutan dari revolusi militer di ASEAN."

Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard ditolak Parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM.

Sumber: ANTARA News