Iraq Borong 18 F-16 Block 52 pada Fase Pertama

F-16 USAF terbang di udara Afghanistan, 8 Mei 2011. (Foto:U.S. Air Force/Master Sgt. William Greer)

27 September 2011, Jakarta (Berita HanKam): Iraq telah meneken kontrak pembelian 18 jet tempur F-16 Fighting Falcon untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara, diungkapkan seorang Penasehat Perdana Menteri Iraq Nuri al-Maliki, Senin (26/9).

“Kontrak telah ditandatangani .. dan sebagian dari nilai kontrak telah ditransfer ke rekening perusahaan (Lockheed Martin),” ucap Ali al-Moussawi seorang penasehat al-Maliki.

Lockheed mengumumkan pemerintah Iraq dan Amerika Serikat telah menyetujui penjualan. Lockheed siap menjadikan Iraq negara ke-26 pengguna F-16.

Pejabat militer Iraq dan AS mengatakan penguatan angkatan udara salah satu prioritas utama Baghdad sebelum pasukan AS meninggalkan Iraq pada 31 Desember, setelah menduduki Iraq selama 8 tahun.

Nilai kontrak tidak diketahui, tetapi seorang perwira senior AS mengatakan pemerintah Iraq ditawari nilai kontrak pembelian pesawat sebesar 3 milyar dolar.

Iraq dan AS telah melakukan negosiasi untuk pembelian F-16 Block 52 yang dilengkapi sistem avionik dan persenjataan canggih serta paket pelatihan dan perawatan pesawat, diungkapkan seorang perwira AS.

Sepuluh pilot Iraq telah berlatih di AS dan pelatihan mereka akan selesai sebelum F-16 dikirimkan ke Iraq, menurut Jenderal Russ Handy Komandan USAF di Iraq.

Al-Maliki mengatakan pada 30 Juli, Iraq berencana membeli 36 F-16, dua kali lipat dari rencana semula untuk menopang lemahnya pertahanan udara.

Dua satuan pertahanan udara Iraq, Angkatan Udara dan Komando Udara Angkatan Darat hanya memiliki 158 pesawat, terdiri dari 89 helikopter dan 69 pesawat terbang serta sekitar 7500 prajurit.

Saat ini, tiga pesawat Cessna Caravan dipersenjatai rudal Hellfire tetapi bukan pesawat tempur, menurut seorang perwira AS.

Sumber: Reuters

Pengadaan Kapal Selam Terlambat 3 Tahun

ROKS Chang Bogo (SSK 61). (Foto: U. S. Navy/Photographer's Mate 1st Class David A. Levy)

27 September 2011, Jakarta (Koran Jakarta): Pengadaan kapal selam untuk TNI Angkatan Laut seharusnya sudah bisa dilakukan pada 2008. Namun, itu belum bisa diwujudkan dan terjadi keterlambatan karena kekurangan anggaran. Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Badan Sarana Pertahanan sedang mengaji negara mana yang akan digandeng untuk pengadaan kapal selam.

"Dalam dua bulan mendatang Badan Sarana Pertahanan harus sudah memutuskan membeli dari negara mana kapal selam itu," kata Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya Eris Herriyanto saat membuka Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna, dan Produsen Bidang Alutsista XIV dan Nonalutsista IV di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (26/9).

Badan Sarana Pertahanan pula yang nantinya memutuskan proses pengadaannya. Bukan soal dari negara mana saja, tapi juga meminta spek dari pengguna, yakni TNI Angkatan Laut. Saat ini, lanjut Eris, masih dalam fase akan memutuskan perusahaan mana yang akan digandeng. "Tapi sekarang sudah dijaring sejumlah produsen yang tertarik," kata Eris.

Dia berharap pengadaan kapal jangan sampai tak terprogram dengan terperinci. Mengacu pada pengadaan pesawat tempur Korean Fighter Experience (KFX) yang harus disiapkan jauh-jauh hari, Eris mengatakan pengadaan kapal selam ini akan berpengaruh pada kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Setelah itu, baru membahas berapa kapal selam yang akan diproduksi. PT PAL sendiri sebagai produsen pengadaan dari dalam negeri masih belum bisa menjamin komitmen. Namun, pemerintah berharap ada teknologi yang bisa diserap Indonesia.

Selain kapal selam, ada sejumlah alutsista yang harus sudah tercantum dalam daftar pengadaan alutsista pada 2014, baik dalam percepatan minimun essential force (MEF) maupun pinjaman dalam negeri. Semua daftar pengadaan itu sebagian perlu direalisasikan dengan beberapa produsen luar negeri. "Ada beberapa yang sudah menandatangani nota kesepakatan. Kita tinggal menentukan agar transfer teknologi berjalan lancar," kata Eris.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Soeparno mengatakan idealnya, Indonesia membutuhkan enam kapal selam untuk menjaga wilayah perairan. TNI Angkatan Laut berharap tiga buah kapal selam itu bisa didatangkan pada 2014 mendatang. "Kami masih tunggu penetapannya, sedikit lagi. Diharapkan 2014 sudah masuk," katanya.

Pengadaan kapal selam bagi Indonesia merupakan hal penting. Apalagi saat ini Indonesia baru memiliki dua kapal selam buatan Jerman. Umurnya pun sudah cukup tua. "Idealnya kita punya enam kapal selam," ujarnya.

Sekretaris Dirjen Potensi Pertahanan Marsekal Pertama Leonardi mengatakan Kemhan sedang menjajaki kerja sama pengadaan kapal selam dengan Korea Selatan (Korsel). Indonesia dan Korsel sedang mempersiapkan strategi untuk bekerja sama membangun kapal selam bersama. Dua industri pertahanan kedua negara, PT Palindo dan Daewoo Shipbuilding and Marine, bahkan sudah sepakat untuk bekerja sama jika kedua negara sepakat membangun kapal selam.

"Untuk kapal selam, kita sedang mempersiapkan strateginya," kata Leonardi, akhir pekan lalu.

Mengutip laman Asian Defence News, Daewoo Shipbuilding and Marine merupakan perusahaan pembuat kapal selam terkemuka di Korsel. Perusahaan ini menguasai pasar kapal selam sejak 1991 hingga 1999. Perusahaan ini telah membuat sembilan kapal selam diesel seberat 1.200 ton bekerja sama dengan perusahaan kapal selam Jerman Howaldtswerke-Deutsche Werft.

Laman ini bahkan menulis bahwa Indonesia sudah bersedia membeli kapal selam dengan kontrak 1 miliar dollar AS atau sekitar 8,5 triliun rupiah dengan perusahaan ini. Harga satuan kapal selam ini diperkirakan mencapai 110 miliar won atau 879 miliar rupiah.

Lebih jauh, Sekjen Kemhan mengatakan adapun alutsista yang saat ini masuk daftar pengadaan adalah Peluru Kendali C-705 untuk digunakan dalam kapal-kapal patroli Kawal Cepat Rudal (KCR). TNI Angkatan Laut dipastikan tertarik. Pihak Kemhan juga sudah mengupayakan kerja sama dengan Sastind, perusahaan alutsista asal China, untuk melakukan alih teknologi. Peluru kendali ini memiliki jangkauan antara 110-120 kilometer.

Selanjutnya, tambah dia, program pengadaan seribu roket R-Han 122 untuk TNI Angkatan Darat dan Marinir yang ditargetkan terpenuhi pada 2014. Kemhan meminta ada komitmen dari industri pertahanan dalam negeri untuk bisa menyelesaikan tepat waktu.

Ada juga program pengadaan main batle tank yang bisa memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Lalu ada realisasi program kendaraan taktis (rantis) 3/4 ton, 2,5 ton, dan 5 ton yang semuanya dibuat di dalam negeri. Disiapkan juga pengadaan meriam 105 milimeter Howitzer dan program peningkatan kemampuan industri pertahanan untuk memproduksi amunisi berkaliber besar.

"Kita perlu konsisten menggunakan pinjaman dalam negeri dan rupiah murni untuk produksi alutsista dan non-alutsista," kata Eris.

Sumber: Koran Jakarta

Indonesia-India Patroli di Selat Malaka

(Foto: Koarmabar)

26 September 2011, Jakarta (ANTARA News): Indonesia dan India memulai patroli terkoordinasi di Selat Malaka.

Komandan Satuan Kapal Penyapu Ranjau Komando Armada RI Kawasan Barat (Dansatran Koarmabar), Letnan Kolonel Laut (P) Heribertus Yudho Warsono, sebagai Dansatgas Patroli Terkoordinasi India dan Indonesia (Patkor Indindo) ke-18/2011, mengemukakan hal itu susai menerima perwakilan Angkatan Laut India di Belawan, Sumatera Utara, Senin.

Kedatangan Kapal Perang Angkatan Laut India yaitu Indian Navy Ship (INS) Mahish L 15 dan INS Bangaram T 65, dengan komandannya Yasho Vijay Joshi sebagai Komandan Satgas Angkatan Laut India, menandai patroli terkoordinasi tersebut.

Dansatran Koarmabar Letkol Laut (P) H Yudho Warsono mengatakan Indonesia dan India mempunyai sejarah panjang dalam hubungan baik sebagai negara tetangga.

"Angkatan Laut kedua negara mempunyai tanggung jawab dalam pengamanan laut bersama, khususnya perairan internasional Selat Malaka," katanya.

Yudho menambahkan, "Melalui kegiatan Patroli Terkoordinasi TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut India ini, diharapkan perairan Selat Malaka terbebas dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan laut antara lain perompakan, penyelundupan, illegal logging, dan pencemaran,".

Patkor Indindo ke-18/2011 rencananya berlangsung selama 30 hari, dan akan ditutup di Port Blair India.

Dalam kegiatan pengamanan perairan Selat Malaka, TNI Angkatan Laut melibatkan unsur Kapal Republik Indonesia (KRI) Silas Papare-386 dan Pesawat udara Patroli Maritim P-850.

Sumber: ANTARA News

Kemhan Gelar Rakor Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista dan Non Alutsista

Dirjen Potensi Pertahanan Pos Hutabarat (kiri) dan Sekjen Kementerian Pertahanan Mardya TNI Eris Herryanto (kanan) saat memimpin Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista XIV dan Non Alutsista IV di Jakarta, Senin (26/9). Rakor ini membahas permasalahan program kegiatan bidang industri pertahanan dan perlunya keputusan-keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan, terkait pembinaan industri pertahanan menuju kemandirian alutsista. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/pd/11)

26 September 2011, Jakarta (DMC): Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dit Tekindhan Ditjen Pothan) menggelar Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non Alutsista ke IV, Senin (26/9) di kantor Kemhan, Jakarta.

Rakor ini merupakan pertemuan tiga bulanan dari tiga pilar pembina industri pertahanan untuk mendukung kebutuhan sarana pertahanan, yaitu pemerintah dalam hal ini Kemhan sebagai penentu kebijakan, TNI sebagai pengguna dan industri sebagai produsen/penyedia jasa baik bidang Alutsista dan Non Alutsista.

Maksud dan tujuan Rakor ini adalah sebagai media koordinasi pelaku industri pertahanan guna mengevaluasi dan menindaklajuti program / kegiatan yang sedang berjalan serta merencanakan kegiatan ke depan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan industri pertahanan.

Rakor yang di pimpin oleh Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., ini akan membahas permasalahan program kegiatan bidang industri pertahanan dan perlunya keputusan – keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan, terkait pembinaan industri pertahanan menuju kemandirian Alutsista.

Pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan suatu keputusan maupun arahan semua kebijakan dan komitmen yang disepakati nantinya dapat mendukung tercapainya sasaran untuk memberdayakan dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian Alutsista dan Non Alutsista.

Selain dihadiri oleh pejabat dari Kemhan, hadir pula sejumlah pejabat perwakilan dari kementerian terkait yang mendukung Kemhan sebagai penentu kebijakan antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek dan Bappenas. Keikutsertaan kementerian terkait dalam Rakor ini diharapkan dapat memberikan respon dan masukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang mendukung program pembinaan, pemberdayaan dan perkuatan industri pertahanan.

Selain tiga pilar dari pembina industri pertahanan, Rakor juga dihadiri oleh Tim Pokja dan Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kehadiran Tim Pokja dan Tim Asistensi KKIP ini juga diharapkan dapat memberikan tanggapan dan masukannya sekaligus dapat memberikan hal – hal yang mungkin perlu diangkat pada level kebijakan KKIP sebagai pelaksana tugas Presiden dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemberdayaan industri pertahanan.

Jangan Sampai Gagal Beli Kapal Selam

Walau diakui sudah terlambat sampai tiga tahun, namun Kementerian Pertahanan sangat tidak ingin gagal membeli armada kapal selam untuk memperkuat jajaran kapal perang TNI-AL. Kini, tahapan pengadaan kapal-kapal perang itu sudah di tingkat Tim Evaluasi Pengadaan.

"Pengadaan kapal selam sudah telat dua hingga tiga tahun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Eris dalam Rapat Koordinasi Penentu Kebijakan, Pengguna dan Produsen Bidang Alutsista ke XIV dan Bidang Non-Alutsista, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin.

Dia katakan, selain sudah ke tingkat TEP, Kemhan juga sudah melakukan penjaringan ke produsen kapal selam untuk melakukan kerja sama.

"Sudah kita jaring ke beberapa produsen. Jangan sampai program ini lewat begitu saja," katanya.

Tak hanya mengenai pengadaan kapal selam, rapat itu juga membahas realisasi program kerja sama pengembangan rudal C-705 yang telah dipilih TNI-AL sebagai senjata strategis yang akan dipasang di kapal Kawal Cepat Rudal (KCR).

"Letter of Intent" (LOI) tentang program transfer teknologi rudal C-705 telah ditandatangani di Kementerian Pertahanan oleh Dirjen Pothan Kemhan dan Sastind China pada 22 Maret 2011.

Program akuisisi alutsista dari luar negeri perlu dibarengi dengan upaya pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri (offset). Program offset telah dituangkan dalam Rencana Pengadaan Alutsista TNI Program Pengadaan Luar Negeri tahun anggaran 2011-2014.

Sumber: DMC/ANTARA News

DPR Beri Dua Opsi Soal Hibah F-16

F-16 Fighting Falcon mendarat di Eielson Air Force Base, Alaska, 8 April 2011. (Foto: U.S. Air Force/Staff Sgt. Christopher Boitz)

26 September 2011, Jakarta (Koran Jakarta): Komisi I DPR memberi dua opsi kepada pemerintah terkait pengadaan pesawat tempur jenis F-16 dari Amerika Serikat (AS). Pertama, pemerintah diminta membeli enam pesawat tempur F-16 Block 52 yang merupakan pesawat jenis baru untuk menampilkan efek getar dan daya tangkal yang cukup. Kedua, menerima hibah dengan syarat bisa di-up grade dengan melibatkan BUMN industri pertahanan.

"Untuk yang pilihan pertama, kan anggarannya sudah dialokasikan sebesar 430 juta dollar AS, tinggal beli saja," kata anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (25/9). Pesawat baru itu juga memungkinkan untuk mengganti pesawat F-16 lama yang saat ini dimiliki Indonesia.

Untuk opsi kedua, kalau pemerintah memilih mengambil 24 pesawat F-16 Block 24 hasil hibah dari Amerika, ada dua syarat utama yang diajukan. Pertama, pesawat tersebut harus bisa di-up grade menjadi Block 52 agar sesuai dengan rencana strategis tentang minimum essential force (MEF).

Syarat kedua, up grade harus dilakukan di Indonesia dan melibatkan BUMN industri pertahanan sesuai dengan program nasional yang bertujuan mewujudkan kemandirian sistem pertahanan Indonesia. "Kemandirian ini sesuai dengan UU Industri Pertahanan yang sedang kita buat," katanya.

Kalau dua syarat itu tak bisa dipenuhi, Tjahjo akan tegas menolak rencana hibah tersebut. Sebaliknya, DPR akan tetap mendorong pemerintah membeli enam pesawat F-16 baru yang sebelumnya memang sudah dianggarkan.

Kalaupun ada opsi lain, Tjahjo mengatakan, Indonesia sebaiknya membeli pesawat tempur jenis Sukhoi buatan Rusia sebanyak satu skuadron atau 16 pesawat. Harganya hanya 800 juta dollar AS untuk satu skuadron. "Pemerintah kan masih punya plafon pinjaman State Credit dari Rusia sebesar 1,1 miliar dollar AS. Langsung bisa terbeli," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Azman Yunus mengatakan pihaknya menerima hibah 24 pesawat F-16 Block 24 jelas lebih menguntungkan. Selain secara kuantitas banyak, pesawat tersebut bisa di-up grade ke Block 32 dengan harga yang hampir sama dengan membeli enam pesawat F-16 Block 52.

Keuntungan lain, tambah dia, Indonesia juga akan mendapatkan enam pesawat sebagai suku cadangnya. Kondisinya jelas masih bagus, apalagi setelah nanti diadakan peningkatan kemampuan. Hibah pun memungkinkan Indonesia melakukan transfer teknologi dengan Amerika pada saat proses up grade.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat mengatakan sulit melakukan up grade pesawat di Indonesia. Selain harus membawa ke-24 pesawat itu ke Indonesia, tentu biayanya sangat mahal. Kemampuan BUMN industri pertahanan pun masih meragukan. "Industri pertahanan kita belum memiliki peralatan lengkap untuk bisa meretrofit F-16," katanya.

Untuk membawa pesawat-pesawat itu ke Indonesia, sebenarnya ada dua kemungkinan, yakni membawanya memakai kapal atau meminta pilot Amerika untuk menerbangkannya ke Indonesia. "Kalau diangkut menggunakan kapal, biayanya akan sangat besar. Hampir sama dengan anggaran meretrofit pesawat itu. Kalaupun diterbangkan, pilot Amerika pasti tidak berani," katanya.

Sumber: Koran Jakarta

TNI AL Operasi Bhakti SBJ di Batam

25 September 2011, Batam (ANTARA News): TNI AL menggelar Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya ke-60 (atau SBJ-LX) di pulau-pulau wilayah barat Indonesia dengan Kapal Rumah Sakit KRI dr Soeharso-990.

Komandan Satgas SBJ, Kolonel Laut (P) Alex Syahrail saat menggelar operasi bhakti di Batam, Minggu mengatakan operasi tersebut dilaksanakan September hingga Oktober mulai dari Pontianak Kalimantan Barat, kemudian Kepulauan Riau yang meliputi Natuna, Tarempa (Anambas), Batam, kemudian ke Dumai (Riau) dan Kepulauan Bangka Belitung.

"Tujuan kami melayani warga masyarakat kepulauan yang selama ini kesulitan mendapatkaan pelayanan kesehatan," kata Alex.

Kegiatan SBJ-LX, kata Alex, meliputi pelayanan kesehatan umum, pengobatan gigi dan mulut, pelayanan KB, khitanan masal, operasi kecil (bedah minor), pengobatan katarak dan selaput mata, gondok, hernia, dan pengobatan lain.

"Jumlah tenaga medis yang kami turunkan terdiri dari 15 dokter spesialis, dan dokter umum, lima dokter gigi, satu apoteker, dan 81 paramedis," tambah dia.

Menurut Alex semua kegiatan dilakukan pada kapal yang memiliki 1 ruang UGD, 3 ruang bedah, 6 ruang poliklinik, 14 ruang P-jang Klinik dan 2 ruang perawatan dengan kapasitas masing-masing 20 tempat tidur.

"Selama perjalanan dari Pontianak hingga Batam, ribuan orang telah mendapatkan layanan kesehatan di kapal ini secara gratis," tmabah dia.

Selain pelayanan kesehatan, Alex menambahkan, juga akan dilaksanakan perbaikan sarana umum seperti MCK, sekolah, sarana olahraga dengan melibatkan instansi setempat.

Bantuan sosial berupa buku-buku pelajaran, seragam sekolah, alat tulis, diberikan langsung pada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

"Bantuan juga diberikan kepada para nelayan berupa peralatan melaut seperti jaring," lanjut dia.

Alex mengatakan, hingga Selasa (27/9), KRI dr Soeharso masih akan memberikan pelayanan kesehatan di Batam sebelum bertolak ke Dumai.

"Operasi akan dilaksanakan sekitar lima puluh enam hari dan difokuskan pada kegiatan sosial kemanusiaan dan akan berakhir di Belitung Provinsi Bangka Belitung akhir Oktober," ucap Alex.

Sumber: ANTARA News

DPR Setuju Pemerintah Beli 6 Pesawat Tempur

(Foto: Pentak Lanud Iswahjudi)

25 September 2011, Jakarta (VIVAnews): Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI menyetujui pembelian enam unit pesawat tempur baru berjenis F-16 Block 52 senilai US$430 juta atau setara dengan Rp3,8 triliun. Dana pembelian sudah dianggarkan dari Rencana Strategis (Renstra) jangka pendek Kementerian Pertahanan anggaran tahun 2011.

"Kemenhan dengan persetujuan Komisi I telah memutuskan membeli enam buah pesawat tempur F-16 Block 52 baru. Anggarannya bahkan telah dialokasikan sebesar US$430 juta," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, dalam rilis kepada VIVAnews, 24 September 2011.

Dipilihnya Block 52, lanjut Tjahyo, karena agar kehadiran pesawat tempur itu memiliki efek getar dan daya tangkal yang cukup. "Dan untuk menggantikan pesawat F-16 lama yang sudah dimiliki sebelumnya," ucapnya.

Kemudian, kata Tjahyo, adanya tawaran hibah pesawat F-18 (grounded) dari Amerika Serikat adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menambah kuantitas pesawat tempur. Namun hal itu harus diberi dua syarat.

Syarat pertama, pesawat-pesawat tersebut harus dapat di up grade menjadi F-16 Block 52 sesuai dengan RENSTRA awal tentang minimum essential force (MEF). "Kedua, pesawat itu harus di up grade di Indonesia dengan melibatkan tenaga ahli Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP)," katanya.

Hal ini, sesuai dengan program nasional dalam rangka mewujudkan kemandirian sistim pertahanan Indonesia sesuai UU INSTRA yang sedang dalam proses penyelesaian.

"Kalau dua syarat itu tak bisa dipenuhi, maka Fraksi PDI Perjuangan akan tetap konsisten mempertimbangkan untuk menolak hibah dan mendorong pembelian dengan program membeli enam pesawat F-16 Block 52 baru, atau memilih membeli pesawat tempur jenis lain," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Sebagai informasi, kata Tjahyo, jika membeli pesawat tempur Sukhoi satu skuadron sebanyak 16 pesawat, harganya sekitar US$800 juta. "RI masih punya plafon pinjaman State Credit dari Rusia sebesar US$1,1 miliar, langsung bisa terbeli atau kalau mau beli F-16 Block 52 kita juga punya alokasi anggaran 2012-2014 sebesar US$1 milyar," tuturnya.

"Apa Kita Mau Pesawat Tempur Rongsokan"

Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI menyetujui pembelian 6 unit pesawat tempur baru jenis F-16 Block 52 senilai Rp3,8 triliun. Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, menyatakan bahwa pesawat tempur RI perlu direvitalisasi.

“Meski kita memiliki beberapa skuadron pesawat tempur, tapi pesawat tempur kita memang sudah tua. Harus ada penggantinya. Pesawat kan harus mengikuti perkembangan zaman,” kata Hasanuddin dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Minggu 25 September 2011.

Menurutnya, beberapa jenis pesawat tempur RI sudah harus diperbarui, seperti F5 untuk bantuan dekat tembakan ke darat, dan Hawk untuk melakukan patroli. Untuk itu, ujar Hasanuddin, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menganggarkan sejumlah dana.

“Anggaran sudah disiapkan. Kami sudah memprogram pembelian F-16 Block 52. Pesawat sekelas itu sudah cukup canggih,” tutur politisi PDIP itu. Sebelumnya, anggota Komisi I Tjahjo Kumolo menjelaskan, F-16 Block 52 dipilih karena kemampuannya yang memadai. “Kehadirannya memiliki efek getar dan daya tangkal yang cukup,” kata Tjahjo.

Namun, terang Hasanuddin, RI belum langsung memutuskan untuk mendatangkan F-16 Block 52, karena mendadak ada tawaran lain dari Amerika Serikat. “AS tiba-tiba menawarkan hibah pesawat F-16 grounded. Jadi pemerintah dan DPR masih membahas, apakah tetap akan membeli pesawat tempur baru, atau menerima tawaran hibah dari AS itu,” papar Hasanuddin.

Ia sendiri menilai, pembelian pesawat tempur baru lebih banyak manfaat dan keuntungannya bagi RI. Pasalnya, pesawat baru memiliki daya tahan lebih lama ketimbang pesawat grounded. “Pesawat baru bisa 30 tahun umurnya. Tapi pesawat grounded cuma 12 tahun,” kata Hasanuddin.

“Lagipula, pesawat hibah yang ditawarkan AS itu secara terbuka justru disimpan dan ditongkrongkan AS begitu saja seperti rongsokan di Gurun Arizona. Apa kita mau yang seperti itu?” ujar Hasanuddin. Lebih lanjut, ia menyatakan, biaya upgrade pesawat grounded bisa lebih mahal daripada membeli pesawat baru.

Hasanuddin menjelaskan, bila Indonesia menerima tawaran hibah dari AS, maka Indonesia akan mendapatkan 24 unit pesawat grounded. Sementara bila membeli yang baru, Indonesia hanya akan memperoleh 6 unit pesawat. “Tapi pesawat hibah adalah jenis Block 32 yang lebih rendah dari Block 52 yang sudah canggih,” kata dia.

Sumber: VIVAnews