Jumat, 23 September 2011

Ganti Alutsista, Kodam Tunggu Keputusan Pusat Satuan

Pangdam I Bukit Barisan yang baru, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F Paulus menggantikan Mayjen TNI Leo JP Siegers yang pindah tugas sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. (Foto: Mohammad Hilmi Faiq/KOMPAS)

22 September 2011, Medan (MedanPunya.Com): Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan menunggu keputusan pusat satuan tempur mengenai pergantian sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tidak layak pakai.

"Pada dasarnya, kami hanya menerima," kata Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewijk Paulus.

Pangdam mengatakan, setiap pusat satuan di lingkungan TNI-AD memiliki kewenangan dalam menentukan pergantian alutsista, terutama yang sudah tidak layak pakai.

Ia mencontohkan, persenjataan di Batalyon Infanteri lebih ditentukan dari pertimbangan Pusat Infanteri di Mabes TNI.

Demikian juga dengan satuan lain seperti Batalyon Kavaleri, Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Arhanud), dan Artileri Medan (Armed).

Dengan kewenangan itu, kepastian perlu tidaknya pergantian alutsista tersebut sangat tergantung pada pusat satuan yang ada di TNI-AD tersebut. Meski tidak membantah tentang kemungkinan untuk mengajukan usulan, tetapi hal itu hanya menjadi pertimbangan mengenai kondisi persenjataan di Kodam I Bukit Barisan.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu menegaskan pihaknya menerima segala keputusan yang dikeluarkan pusat satuan tempur tersebut.

"TNI-AD memiliki pertimbangan mana yang harus diprioritaskan," katanya.

Menurut catatan, pemerintah menganggarkan sekitar Rp99 triliun untuk biaya perawatan dan pembelian sejumlah alutsista hingga tahun 2014.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, alokasi anggaran itu merupakan salah satu hal yang dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini program nasional yang langsung di bawah koordinasi Presiden," katanya.

Pangdam BB Prioritaskan Penanganan Terorisme

Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Lodewijk F Paulus memprioritaskan empat hal dalam kepemimpinannya, yakni demokrasi, pemberantasan terorisme, HAM, dan lingkungan hidup. Dia meminta dukungan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk mensukseskan programnya.

Demikian dikatakan Lodewijk seusai acara serah terima jabatan di Markas Kodam I/BB di Medan, Rabu (21/9/2011). Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini menggantikan Mayor Jenderal TNI Leo JP Siegers yang pindah tugas sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Lodewijk menjelaskan, domokrasi di wilayahnya yakni Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau perlu dikawal. Ini terutama menjelang banyaknya pemilihan kepala daerah.

Mengenai terorisme, dia akan mengoptimakan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan program deteksi dini. "Istilah kami, harus meningkatkan asas temu cepat lapor cepat," ujarnya.

Pria kelahiran Manado 1957 ini menjelaskan, pelanggaran HAM di wilayahnya tidak begitu menonjol. Namun, dia akan terus menanamkan nilai-nilai HAM kepada anak buahnya agar bisa diterapkan dalam setiap bertugas.

Yang juga menjadi perhatian mantan Asisten Operasi Kasdam I/BB ini adalah adanya lahan kritis di sumut seluas 430.000 hektar. Untuk itu, dia akan menghijaukannya. "Contoh paling nyata yang ada di sekitar Danau Toba," pungkasnya.

Sumber: MedanPunya.com/Kompas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar